Parit Malintang — Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M. paparkan Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sampai dengan 2024 dalam pembekalan kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Bagi Bupati dan Walikota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Senin(12/07) di ruang Bupati Padang Pariaman.
Dalam paparannya Bupati Padang Pariaman mengatakan Kabupaten Padang Pariaman terletak di jantung Sumatra Barat yang memiliki letak geografis yang strategis karena menjadi gerbang jalur udara Sumatra Barat dan dilalui jalan Trans Sumatra. Padang Pariaman juga berfungsi sebagai daerah penyangga Kota Padang.
“Kondisi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,61 persen hal ini meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Padang Pariaman memiliki PNS sebanyak 5.999 orang yang tergabung dalam semua kategori tingkatan pendidikan. Untuk mewujudkan visi misi Padang Pariaman Berjaya Kami menggunakan analisi SWOT dalam pengembangan SDM di Kabupaten Padang Pariaman dimana analisi yang ditemukan Kekuatan yang dimliki yakni tingginya komitmen kepala daerah untuk peningkatan komptemsi SDM, tingginya tingkat motivasi PNS untuk mengikuti peningkatan kompetensi serta jumlah sumber daya manusia aparatur yang besar,” terangnya.
Ia juga menambahkan kelemahan yang ditemui yakninya rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, terbatasnya sumber pendanaan pengembangan SDM dari APBD, penempatan PNS belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi PNS dan Pemerintah Daerah belum memiliki lembaga diklat sendiri. Sedangkan untuk peluang yang dimiliki yakninya perkembangan teknologi informasi yang mendukung pengembangan SDM, tingginya tuntuntan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tuntuntan peningkatan daya saing daerah untuk kabupaten unggul berkelanjutan, banyaknya perusahaan BUMN dan BUMD untuk menjadi sponsorship juga jarak yang dekat dengan lembaga diklat. Ancaman yang dirasakan yakninya kondisi geografis daera yang rawan bencana alam dan non alam, pengaruh lingkungan untuk PNS tergoda berpolitik praktis, peraturan perundang-undangan yang belum menyaratkan PNS untuk menduduki jabatan teretnu terlebih dahulu harus mengikuti diklat dan belum tersedianya tenaga pendidik dalam melakukan diklat PNS.
“Dari semua analis tesebut didapatkan perumusan isu strategis SDM yakninya Rendahnya kulaitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya motivasi kerja karena penempatan tidak sesuai dengan kompetensi, dan data kebutuhan SDM aparatur belum tersedia. Sehingga diperlukan untuk diadakannya bimtek bagi aparatur baik itu OPD maupun kecamatan yang diperkirakan memerlukan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 8.169.058.300. Rencana aksi ini disusun dalam empat belas Program Pengembangan SDM dengan lima prioritas pengembangan diantaranya penilaian kompetensi, pendidikan, pelatihan, pengembangan jafung dan pemantauan kinerja,” tutupnya.
Senada dengan itu Sekretaris BPSDM kemendagri Endang menyarankan agar Bupati Padang Pariaman menyelesaikan kelemahan terlebih dahulu dan memetakan kembali penempatan aparatur sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan dan kemampuan setelah di re maping baru laksanakan empat belas program tersebut dan lakukan kegiatan pada triwulan 1-3 saja. (*)
Discussion about this post