Pesisir Selatan – Kantor Wali Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) dipalang warga setempat. Akibat dinilai pembagian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 tidak tepat sasaran.
Menurut informasi yang dihimpun, pemalangan kantor itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, banyak warga datang melakukan aksi pemalangan, karena menilai penyaluran bantuan di nagari itu tidak tepat sasaran setelah penyaluran BLT provinsi melalui Pos.
Salah seorang warga yang ada di sekitar kantor wali nagari yang enggan menyebutkan namanya membenarkan kantor wali nagari tersebut dipalang. “Ya dipalang, karena warga menilai pembagian bantuan tidak adil. Dan banyak PNS yang dapat,” ungkap saat ditemui wartawan setelah warga bubar.
“Ya, warga menolak karena di nagari ini. PNS dapat juga. Padahal, petani yang hidupnya susah tidak dapat. Maka, warga tidak menerima,” terangnya.
Warga lainnya, juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, Senin besok 11 Mei 2020, akan ada aksi demo besar-besaran. Karena warga, ingin BLT ini harus adil dan bisa diterima serta dirasakan secara merata.
“Senin besok, warga telah sepakat untuk demo. Dan kami meminta, bantuan ini harus merata dan harus adil. Jangan PNS dapat juga,” tambahnya.
Terpisah, Camat Lengayang, Zoni Eldo mengaku sudah mendapat laporan terkait pemalangan kantor nagari tersebut. Namun, sejauh itu, pihaknya belum mengetahui titik persoalannya.
“Ya, kita baru dapat kabar. Dan ini, akan segera kita tinjau,” ucapnya.
Zoni juga mengaku, dapat laporan langsung dari Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari setempat. Dan pihaknya, akan segera meninjau hari ini.
“Mungkin, hari ini akan kita tinjau. Dan wali nagari sudah melapor ke Polsek,” tutupnya.
Penelusuran wartawan di lokasi, hingga pukul 13.00 WIB kondisi kantor tersebut masih terpalang. Warga memalang pada bagian pintu masuk dan membuat tulisan sebagai pesan “Jangan Dibuka”.
Pihak nagari tidak menempel data penerima JPS Pemprov Sumbar, walaupun sudah ada intruksi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menempel data agar transparan. (Robi)
Discussion about this post