Diduga Kecewa dengan Pembagian BLT, Warga Tanah Bakali Rusak Kantor Wali Nagari

Pesisir Selatan – Warga merusak kantor Wali Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar). Pengrusakan itu diduga karena kekecewaan masyarakat yang menilai pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tidak merata.

Informasi yang dihimpun reportaseinvestigasi.com, warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT , melakukan aksi protes hingga melakukan pengrusakan terhadap peralatan di kantor itu, Jumat 15 Mei 2020.

Hal Demikian dikatakan oleh Camat Air Pura, Mukhtar Is membenarkan kejadiannya sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB. “Warga yang tidak terdaftar namanya, lakukan aksi protes dan merusak mobiler di kantor nagari,” katanya pada saat dikonfirmasi wartawan, Jumat malam.

Ia menjelaskan, gejolak di nagari itu muncul, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi nagari lain. Sama soal pendataan tidak merata, dan tidak terakomodirnya dalam BLT .

“Jadi karena itu, mereka datang ke kantor wali nagari, dan emosi tak terkendali. Tapi kini, sudah kondusif,” ujarnya.

Sementara itu juga kata Mukhtar Is, kejadian tersebut sudah diproses di tingkat kecamatan, dan untuk sementara pembagian BLT ditangguhkan karena suasana pembagian hari tadi tidak kondusif.

“Dan untuk tindaklanjutnya, kita akan lakukan musyawarah dengan pihak yang demontrasi, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencari solusi,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan , Wendi mengaku, sudah menerima info terkait insiden di nagari itu. Bahkan, kata Wendi tidak hanya di Nagari Tanah Bakali saja, tapi juga terjadi di Nagari Indrapura Tengah, Kecamatan Pancungsoal. Dengan persoalan sama, namun tidak sampai terjadi pengrusakan hanya sampai penyegelan.

“Ya kita sudah terima laporannya, dan kita koordinasi dengan kecamatan untuk menengahi,” terangnya.

Lanjutnya, selain meminta kepada warga untuk memaklumi kondisi, kepada seluruh pemerintah nagari untuk mengikuti Surat Edaran (SE) bupati soal penyediaan dan publikasi penerima bantuan sosial dampak COVID-19 dengan transparan.

“Karena dalam kondisi ini, kita harus bisa menjelaskan secara baik kepada masyarakat. Sebab untuk KK nagari yang lebih banyak tidak terakomodir seluruh. Jadi sosialisasi harus benar-benar sampai pada masyarakat,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, reportaseinvestigasi.com belum dapat konfirmasi langsung dari dua pihak pemerintahan nagari yang diprotes warga. (Robi)