AGAM — Setelah mengunjungi lokasi banjir bandang di Nagari Bukit Batabuh, Canduang pada Senin, (8/4), Pemerintah Kabupaten Agam gelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Agam, Dr. H Andri Warman bersama dengan BNPB di Mess Pemda Belakang Balok Bukittinggi.
Dalam paparannya, Bupati Agam menyampaikan bahwa material longsor yang terbawa oleh banjir bandang telah menyebabkan Nagari Bukit Batabuah Canduang terdampak signifikan.
Meskipun air kini telah kembali mengalir normal, dampak dari kejadian sejak Jumat lalu masih dirasakan terutama dalam sektor pertanian, dengan kerugian mencapai Rp 5,9 miliar lebih.
Hujan deras pada tanggal 5 April memicu banjir bandang, sehingga Pemkab Agam segera menggelar rapat dan menetapkan masa tanggap darurat.
“Langkah-langkah darurat telah dilakukan secara aktif oleh Pemkab Agam termasuk evakuasi masyarakat ke tempat yang aman, pembersihan material banjir, serta mobilisasi armada dari Damkar dan mobil sampah,” ungkap Bupati Agam.
Akibat banjir bandang ini, sekitar 65 hektar sawah tertutup lumpur, 69 rumah warga terdampak, dan 38 tempat usaha rusak.
Untuk mengatasi hal ini, mitigasi dilakukan dengan menempatkan alat-alat di lokasi untuk membersihkan material banjir dan mencegah air meluap ke jalan.
Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Fajar Setiawan, memberikan apresiasi atas tindakan cepat yang dilakukan oleh Bupati Agam dan jajarannya dalam menangani situasi darurat ini.
Pendirian posko dan kolaborasi dengan berbagai pihak dianggap sebagai manajemen risiko bencana yang sangat baik.
Meskipun potensi bencana seperti banjir bandang, cuaca ekstrim, dan erupsi gunung masih ada, Deputi BNPB menekankan bahwa bencana tidak bisa dihentikan, tetapi kerugian bisa diminimalkan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Dalam upaya bantuan, BNPB telah memberikan dukungan berupa tenda pengungsi, mesin pompa, paket makanan siap saji, sembako, biskuit protein, hygiene kit, matras, selimut, dan dana darurat siap pakai sebesar Rp 250 juta untuk operasional petugas di lapangan. **
Discussion about this post