Ulakan, Padang Pariaman – Dalam rangka Kunjungan Kerja selama dua hari (12-13 November 2020) di Ranah Minang Sumatera Barat, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementrian Koordinator Pembangunan Manusua dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Purn. Dody Usodo, HGS.SIP.MM. bersama rombongan berkesempatan melihat langsung kondisi Kawasan Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park di korong Gantiang Tangah Padang nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariaman yang dikelola oleh BUMnag dan Pokdarwis milik anak nagari Ulakan dan melihat progres penyaluran Dana Desa dan BLT-DD di daerah itu.
Terlihat ikut mendampingi, Mustikorini Indrijatiningrum Asisten Deputi P2W, Hartini dari Direktorat Pembangunan Usaha Ekonomi Desa Dirjen PMD Kementerian PDTT RI, mewakili Gubernur Sumatera Barat Jefrinal Arifin Kepala BPSDM Provinsi, Armeyn Sekretaris Dinas PMD Provinsi dan Adib Alfikri Pjs. Bupati Padang Pariaman bersama kepala OPD dan Camat se Kabupaten Padang Pariaman.
Kedatangan rombongan pada Kamis (12/11) disambut oleh Plt. Camat Ulakan Tapakis Syafruddin, Danramil 07/PK Kapten Inf. Agus Lesmono, Pj. Wali Nagari Ulakan Irmanto SE. Ketua BUMnag Pesisir Ulakan Madani Septiadi Kurniawan dan ketua Pokdarwis Syahrul Mubarak, Pendamping Desa beserta niniak mamak nagari Ulakan.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Dody Usodo mengatakan. Dia sangat bangga dan memberikan apresiasi terhadap semangat anak muda yang mau serius mengelola potensi yang ada di nagari. Belum sampai setahun beroperasi, sudah bisa dinikmati hasilnya dan memberikan kontribusi untuk pendapatan nagari.
“Kalau yang muda-muda sudah mau bekerja, kami yang tua ini tinggal menikmati hasil yang sudah dikerjakan. Artinya, kalian yang bekerja kami yang tua ini memikirkan dananya”. Ujar Deputi yang lahir di Padang itu.
Disamping itu, karena Green Talao Park ini pengelolaannya dilaksanakan oleh BUMnag dan pengawasan serta pendanaannya langsung dibawah Pemerintahan Nagari. Maka ia sudahberupaya, agar Dana Desa untuk tahun anggaran 2021 bisa digunakan sesuai peruntukannya. Dalam arti kata, tidak ada lagi Penerima BLT-DD yang menjadi beban Dana Desa.
Dony menjelaskan, bahwa DTKS perlu dimutakhirkan dan disinergikan dengan berbagai data kesejahteraan sosial, termasuk dengan BLT-DD. Hal itu disampaikannya, sesuai dengan arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri pada tanggal 5 November 2020.
“DTKS perlu dimutakhirkan. Pembaharuan ini harus dilakukan secara kolektif dan simultan oleh Kementerian dan Lembaga khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK. Integrasi data DTKS dengan penerima BLT-DD dilakukan, agar penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah.
Selain itu menurutnya, dengan adanya BLT-DD, Dana yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa menjadi kurang efektif. Agar penyaluran dana desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa atau nagari, anggaran BLT-DD akan diupayakan tidak akan bersumber lagi dari Dana Desa.
Dody menerangkan, Dana Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp.72 Triliun untuk 74.961 desa. Fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah mendukung kegiatan SDGs di Desa, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dan adaptasi kebiasaan baru pasca Covid-19.
“Karenanya, menjelang awal tahun penganggaran baru ini, diharapkan mereka yang menerima BLT-DD bisa dimasukkan ke dalam DTKS dan masuk ke skema bantuan sosial dari Kemensos. Hal itu agar dana desa bisa termanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukannya.” tutur Deputi Dody.
Pjs. Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri berterima kasih kepada Bapak Deputi yang telah mengunjungi daerahnya. Karena disini sangat banyak potensi wisata alam perlu sentuhan dan pengembangan seperti Green Talao Park ini.
“Dalam segala keterbatasan yang kami miliki, dalam pengembangan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan kawasan tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi dan Kementerian terkait. Apalagi dengan tingginya semangat masyarakat untuk berpartisipasi”. Ulasnya.
Dalam ekposenya, Septiadi Kurniawan selaku ketua BUMnag menyampaikan semua permasalahan dan kendala yang ada di green Talao Park. Semenjak mulai beroperasi pada awal tahun 2020, hingga sekarang yang sudah ramai dikunjungi wisatawan.
“Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan seluruh elemen di nagari Kawasan Ekowisata dan Edukasi binaan dari Kementrian PDTT ini bisa menjadi tujuan wisata di Sumatera Barat. Disamping membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, juga telah berkontribusi terhadap pendapatan Nagari Ulakan”. jelas Adi.
Diakhir pertemuan, Deputi juga menyerahkan bantuan masker kepada wali nagari se kecamatan Ulakan Tapakis dan melakukan pemasangan masker secara simbolis kepada ketua BUMnag dan Pokdarwis.
Sesuai agenda kunjungan kerja selama dua hari di Sumbar, besok Jumat (13/11) rombongan Deputi akan mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Pemerataan Pembangunan Wilayah di Padang, yang diikuti oleh Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (AS)
Discussion about this post