PESSEL – Presiden Prabowo Subianto, Minggu lalu, mengintruksikan kepada semua lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk melakukan penghematan anggaran yang dinilai kurang memberi dampak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Berkenaan dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk lakukan penghematan.
Menurut Sekda, agar intruksi pemerintah itu bisa segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Penghematan mulai dari yang sederhana, misalnya pemakaian listrik dan air, termasuk pemakaian kertas dan Alat Tulis Kantor (ATK),” sebutnya, Kamis, 6/02, diruang kerjanya kepada media ini.
Kepala Perpustakaan dan Arsip (Perpusda) 2017-2021 itu juga menghimbau ASN untuk memaksimalkan penggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
“Karena sudah aplikasi TIK, contoh dalam surat menyurat dan arsip, maka penggunaan kertas mestinya makin irit, dan mestinya ini menjadi salah satu peluang efesiensi,” tukuk Maros.
Terpisah Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Atma Nanda, menjelaskan bahwa nominal pemangkasan anggaran OPD masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Petunjuk Teknis dari Kemendagri masih ditunggu, kalau minggu depan sudah terbit, langsung kita tindaklanjuti,” ujar Intan.
Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan itu memastikan bahwa seluruh daerah sudah mendapat rincian perubahan DAU hasil revisi.
“Kabupaten Pessel total DAU Rp895,3 Miliar, terdiri dari DAU bebas, dan DAU yang ditentukan penggunaanya,” urainya.
Lebih lanjut Intan memaparkan bahwa DAU yang ditentukan peruntukannya dialokasikan, untuk dukungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Untuk PPPK sebesar Rp10,3 miliar, bidang pendidikan, 84,2 miliar dan bidang kesehatan Rp32,8 miliar dan nihil untuk bidang pekerjaan umum,” paparnya.
Artinya, DAU yang bebas peruntukannya hanya Rp767,8 miliar, namun tahun 2025 ini Pessel tidak mendapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk bidang pekerjaan umum.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Epaldi Bahar meyakini bahwa ditengah kesulitan yang menimpa tetap ada solusi sehingga keterbatasan dapat dijadikan tantangan sekaligus peluang.
“Bahwa kondisi keuangan negara yang sulit, tentu berdampak kedaerah, namun hambatan itu harus dilalui dengan spirit dan penuh semangat,” ujarnya.
Mantan Ketua KPUD Pessel 2014-2024 itu optimis kemajuan daerah ditangan Bupati terpilih Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi dapat diwujudkan.
“Tentu dengan dukungan semua pihak, untuk Pessel yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Discussion about this post