LAMPUNG BARAT — Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus soroti konflik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan satwa liar Harimau dan Gajah yang meresahan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh beberapa waktu ini meneror masyarakat.
“Hari ini Lampung Barat yang menjadi sorotan adalah keresahan yang terjadi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh terutama masyarakat yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini bermula dari adanya konflik satwa liar,” kata Parosil Mabsus.
Menurut Parosil Mabsus hal tersebut merupakan permasalahan yang serius, perlu adanya pengkajian, penagangan, penyelesaian dan penanganan dari seluruh aspek, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Poltri, TNI, TNBBS maupun pihak terkait yang sesuai dengan koridor aturan yang berlaku baik UUD atau Pilpres.
“Karena tidak boleh suatu keputusan itu di ambil oleh satu konsetitusi saja, keputusan itu akan memiliki dimensi lain dampak yang sangat luas baik itu sesama sosial, politik,” terang Parosil.
Hal itu disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat membuka Rapat Kordinasi Forkopimda yang diikuti Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Edi Novial, perwakilan Kodim 0422 LB, perwakilan Polres, perwakilan Kejaksaan Negeri, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan perwakikan instansi pertival, bertempat di Ruang Rapat Pesagi 10 Maret 2025.
Pakcik (sapaan akrabnya bagi bupati Lampung Barat itu) berharap keresahan masyarakat Suoh dan Bandar Negeri Suoh terkait teror satwa liar tersebut segera berakhir, “Poin paling penting dari sudut pandang pak Bupati dari pertemuan ini bagaimana suarana puasa dan Idul Fitri tahun ini masyarakat kita dapat menjalani dengan tenang, khusuk serta tenteram, jangan ada rasa keresahan dan kekehawatiran lagi,” harapnya.
Pakcik mengatakan hal itu bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan TNBBS dengan cara persuasif. “Dengan cara meminta masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari jangan secara perseorangan atau sendiri namun dilakukan dengan bersama-sama lalu mengimbau jika masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah agar jangan lagi bermukim di wilayah TNBBS,” ujar Parosil Mabsus.
Karena dikatakan Parosil Mabsus, masyarakat yang menempati kawasan hutan TNBBS bukan untuk mencari kekayaan namun untuk bertahan hidup.
Parosil Mabsus menyatakan dirinya setuju jika akan dilakukan penurunan terhadap masyarakat yang menempatai kawasan hutan TNBBS namun harus memiliki solusi terbaik untuk masyarakat.
“Maksud saya sangat setuju jika kita mensosialisaikan penerunan masyarakat dari kawasan hutan TNBBS namun harus dengan cara humanis dan bijaksana sesuai dengan koredor yang ada serta mengutamakan kepentingan masyarakat memanusiakan manusia, kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka, harus bisa menjamin keberlanjutan hidup mereka,” tutur Pakcik.
Senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial terkait penyelesaian konflik satwa liar yang berada di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, harus dipelajari secara bijak dan komprehensif. “Karena kalau kita lihat program HKM, konsep dari HKM itu sendiri pak bupati ada kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah dengan petani yang menggarap di daerah masuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat bisa mengambil hasilnya dan melindungi kawasan hutannya,” papar Edi Novial.
Edi Novial berharap dengan adanya Pilpres Nomor 5 tahun 2025 bisa melakukan konsultasi kepada Kementerian Kehutanan karena yang pertama Pilpres itukan ditargetkan masalah sawit, perusahaan- perusahaan besar. “Sedangkan untuk di Lampung Barat inikan belum ada perusahaan-perusahaan besar hanya petani murni menggarap kebun tidak ada yang sampaikan dengan lima hektar untuk satu orang,” lanjutnya.
“Artinya saya berharap dalam penyelesaian konplik yang melibatkan orang banyak ini harus dengan bijak jangan sampai justru menyebabkan konplik antara masyarakat dengan pemerintah,” tutup Edi Novial. (TAUFIK)
Discussion about this post