Padang — Usai menerima sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI), Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, langsung mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat yang membahas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rakor tersebut dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri para bupati/wali kota, sekretaris daerah, serta jajaran OPD kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Rakor ini menyoroti implementasi dan percepatan penerapan SPM di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya.
Dalam forum itu, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan pandangannya terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelaksanaan SPM di daerah.
“Kita tahu bersama, adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, tentu memberi tantangan tersendiri. Tapi khususnya Padang Pariaman, kami tidak patah semangat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur di Padang Pariaman. “Yang paling kami soroti dalam konteks SPM adalah Dinas PUPR. Kami punya jembatan putus, jalan rusak, irigasi bermasalah. Melalui rakor ini, kami berharap ada sinergi nyata dari pusat untuk membantu kami di daerah,” tambahnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Bupati menegaskan komitmennya. “Untuk layanan rumah sakit, Insya Allah kami tidak pernah menolak pasien. Saya sudah sampaikan kepada seluruh puskesmas dan RS untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi penguatan sinergi antar pemerintah daerah untuk mendorong pelayanan publik yang merata, efisien, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat. (**)
Discussion about this post