Bukittinggi — Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi melajsanakan rapat koordinasi di Aula Balaikota Bukittinggi, Rabu (24/09).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya menekan angka kemiskinan, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan target penanggulangan kemiskinan nasional.
Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Asis, pada rapat tersebut menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Disebutkan, kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga merupakan masalah nasional bahkan dunia yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Data mencatat, proses kemiskinan ekstrem juga identik dengan masalah sosial yang kompleks. Kota ini bisa menuju di bawah 1 persen tingkat kemiskinan di tahun 2025 jika kita bekerja bersama-sama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujar Ibnu Asis.
Wawako menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan dua target utama, yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada tahun 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–1 persen pada akhir 2029.
Target tersebut, katanya, membutuhkan strategi holistik dengan fokus pada tiga bidang utama: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika kita memiliki data yang akurat, tepat dan benar, itu sudah menjadi bagian dari solusi. Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berupaya menyediakan perlindungan sosial yang inklusif sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemko Bukittinggi berharap TKPK dapat menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Wawako menegaskan, dengan kerjasama semua pihak, cita-cita menuju Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas dapat terwujud. (*)
Discussion about this post