Pariaman – Kebohongan demi kebohongan disinyalir terus dimainkan Genius Umar sewaktu menjabat Walikota Pariaman periode 2018-2023. Hal itu dibeberkan Harpen Agus Bulyandi saat masih duduk sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman pada sebuah kesempatan bersama puluhan media, Rabu (31/7/2024).
Ketika itu mantan Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Bulyandi (HAB), atau lebih dikenal dengan Andy Cover membongkar seluruh borok dan hutang Pemko Pariaman di masa kepemimpinan sebelum Pj Roberia.
Kata Andy di waktu itu, beberapa persoalan besar sedang mendera Pemko Pariaman peninggalan dari pemimpin masa lalu, seperti masalah aset yang belum dipulangkan, dana insentif Covid-19 nakes yang belum dibayarkan, dana proyek pihak ketiga yang juga belum dibayarkan, program Saga Saja yang hampir setengah dari pesertanya adalah bukan warga Pariaman, kasus pengadaan kapal perang, dan kebohongan besar tentang proyek non budgeter yang diketahui berasal dari 14 kontrak kegiatan di Dinas PUPR.
Hal ini sebut Andi, diketahui ketika rapat paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Kota Pariaman digelar. “Semua itu baru diketahui ketika rapat paripurna pembahasan LKPJ Walikota dilakukan beberapa waktu lalu,” imbuhnya sembari menambahkan bahwa keadaan Pemko Pariaman sedang dililit hutang, akibat kebijakan pimpinan masa lalu.
Seperti yang sama-sama kita ketahui, Pemko Pariaman sangat gencar menggalakkan program pembukaan jalan baru non budgeter yang katanya berasal dari dana badoncek pada tahun 2022. Sejumlah ruas jalan baru pun dibuka.
Namun miris, belakangan kegiatan yang disebut-sebut dikerjakan tanpa menggunakan APBD itu menjadi terbantahkan. Informasi pembukaan jalan non budgeter yang didengungkan Genius Umar saat itu dicap merupakan kebohongan, lantaran kegiatan pembukaan jalan non budgeter itu diduga kuat berasal dari beberapa kontrak kegiatan di Dinas PUPR Kota Pariaman.
Informasi itu diperkuat dengan data yang berhasil dihimpun media. Ditemukan beberapa kegiatan Dinas PUPR dicurigai bagian dari proyek non budgeter, selama periode Februari sampai November di tahun anggaran 2022. Ke semua itu menggunakan sistem pengadaan langsung. Di antara paket kegiatan itu ialah sebagai berikut :
- Penimbunan Jalan Tanjung Sabar dengan kontrak Rp 200 juta
- Penimbunan Jalan Cubadak Air dengan kontrak Rp 200 juta
- Penimbunan Jalan Desa Kampung Gadang dengan kontrak Rp 200 juta
- Penimbunan Jalan Kelurahan Jalan Kereta Api dengan kontrak Rp 200 juta
- Penimbunan Jalan Lurah Akang Sungai Batuang Tungkal Utara dengan kontrak Rp 175 juta
- Penimbunan Jalan Konservasi Penyu Sisi Pantai dengan kontrak Rp 120 juta
- Penimbunan Jalan TPI Karan Aur-Pantai Cermin dengan kontrak Rp 200 juta
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Dasmaniar justru membantah kegiatan tersebut. Sesuai dengan namanya, Dasmaniar yang pada tahun 2022 masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR berpendapat, bahwasanya pemko tidak mengeluarkan anggaran untuk membuka ruas jalan non budgeter. Pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan swadaya masyarakat.
“Jalan dibuka atas swadaya masyarakat yang telah menghibahkan secara resmi sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan umum. Pembukaan jalan ini tanpa anggaran, tidak ada uang ganti rugi lahan serta ganti rugi pohon atau tanaman yang dibersihkan,” jelasnya.
Untuk peningkatan lebih lanjut sampai pengaspalan, barulah dibuatkan anggaran. Dasmaniar mengatakan bahwasanya pemko tetap mengucurkan dana terhadap ruas jalan yang dibuka secara non budgeter itu.
Dinas PUPR yang bertanggungjawab menyelesaikan proyek peningkatan ruas jalan tersebut. Jumlah jalan tersebut disebut lebih dari dua puluh ruas. “Saat membuka jalan baru pemko sama sekali tidak menganggarkan. Dalam peningkatan ruas jalannya barulah dimasukkan ke dalam anggaran daerah atau APBD,” papar Dasmaniar.
Dia mengatakan, jika pun ada aliran dana yang masuk, Dasmaniar menilai itu adalah hasil sumbangan dari orang rantau, yaitu dari masyarakat Pariaman sendiri untuk memperlancar tahap penimbunan jalan. “Kalau pun ada paket kontrak dengan pihak ketiga itu dilakukan di tahap peningkatan jalan, di mana sudah menggunakan APBD,” ungkap dia.
Di lain pihak, salah seorang mantan pejabat pemko yang tidak ingin disebutkan namanya, menilai pemko terlalu terburu-buru untuk memulai proses peningkatan pembangunan jalan. Dikatakannya, untuk mengaspal jalan baru dibutuhkan waktu paling kurang satu tahun dari masa pembebasan lahan.
“Jika kita melihat kondisi jalan yang mulai rusak, penyebabnya adalah pengaspalan jalan yang dilakukan terburu-buru. Paling tidak harus menunggu waktu paling singkat satu tahun,” kata dia. Selain itu, dia juga menganggap pembukaan jalan di kawasan pedesaan belum begitu mendesak karena masih minim mobilisasi.
Menurutnya lebih lanjut, selain ruas jalan yang disebut, masih ada beberapa ruas jalan yang lebih butuh peremajaan segera. Dia meminta ke depan, Pemko Pariaman bisa menentukan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk apa membuka banyak jalan baru di desa-desa. Padahal masih ada ruas jalan umum lainnya yang lebih memerlukan urgensi perbaikan, terutama jalan yang sudah rusak dan berlubang,” pungkasnya.
Untuk saat ini, terpantau kondisi sebagian kegiatan pembukaan ruas jalan baru yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022 itu, dalam kondisi memprihatinkan. Banyak ruas jalan yang sudah dilakukan penimbunan tersebut ditutupi semak belukar karena dibiarkan begitu saja.
Selain itu, informasi yang diterima media dari beberapa kepala OPD menyebutkan, Genius Umar saat itu sibuk mengumpulkan iuran badoncek setiap titik-titik ruas yang dikerjakan dengan variasi iuran Rp 500 ribu sampai dengan Rp 2 juta per titik ruas yang akan dibuka.
“Dulu kami semua kepala OPD juga ikut diwajibkan menyumbang untuk kegiatan ini, dengan variasi paling rendah itu Rp 500 riubu sampai Rp 2 juta per titik ruas jalan yang akan dibuka,” terang salah satu kepala OPD yang dirahasiakan identitasnya menerangkan, Minggu (17/11/24). (IDM/Tim)
Discussion about this post