Agam–Wakil Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat, Irwan Fikri harapkan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor.
Hal itu disampaikan wakil bupati saat penilaian verifikasi lapangan penghargaan APE secara zoom metting, Senin (5/4/2021) di aula kantor bupati setempat.
“Tahun 2018 kategori Madya, tahun ini insya Allah kita raih kategori Mentor atau tertinggi,” tegas wabup.
Wakil Bupati Agam mengatakan, bahwa dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Agam telah dilakukan berbagai program dan kegiatan. Diantaranya sebagai komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan 7 prasyarat pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan dan regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan pengharusutamaan gender di Kabupaten Agam. Salah satunya dengan dibuatnya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Berdasarkan data statistik, jelas wabup, bahwa Kabupaten Agam saat ini mengalami keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 naik menjadi 72,46 dibanding tahun 2019 diangka 72,37. Dengan itu, Kabupaten Agam berada pada posisi tertinggi IPM pada tingkat kabupaten di Sumbar.
Hal ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Gender (IGD) pada 2019 sebesar 96,84 dan meningkat menjadi 97,01 pada 2020. “Ini menunjukkan bahwa sedikitnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan tiga hak dasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” terang wabup.
Sedangkan kesetaraan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Agam pada 2019 mencapai 63,32. Hal tersebut dilihat dari keterwakilan perempuan di kursi legislatif pada periode 2019-2024 menjadi empat orang dibanding pada periode 2014-2019 hanya satu orang. Ditambah jabatan perempuan eselon 2 di lingkungan Pemkab Agam sebanyak 6 orang.
“Tentu hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita bersama DPRD bagaimana meningkatkan representasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai pengambil keputusan dan tenaga profesional,” ujar wabup.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Agam, Nesi Harmita. Ia menyampaikan, bahwa mendukung penuh kegiatan pengarustamaan gender di Kabupaten Agam melalui kebijakan-kebijakan dari badan legislatif, baik produk hukum maupun dukungan dana.
“Kita mendukung penuh kegiatan ini. Melalui dana pokok pikiran perorangan saya, bisa nanti mendukung terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender di Agam,” tegas Nesi.
Aji
Discussion about this post