Beras Murah, Mengapa Sulit Turun ke Rakyat?

Oleh: Dian Istiqomah, Anggota DPR RI 2019-2024

 

Harga beras terus meroket, sementara gudang Bulog justru menumpuk stok. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditargetkan menyalurkan 1,3 juta ton sepanjang Juli–Desember 2025 baru mencatat realisasi 38.111 ton hingga pertengahan Agustus, atau 2,94 persen saja. Angka itu jelas timpang dengan target besar yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

Masalahnya, seruan agar Bulog segera menggelontorkan beras bukanlah solusi utuh. Distribusi pangan tidak cukup hanya dengan perintah untuk lebih cepat. Persoalan ini berlapis: kapasitas logistik Bulog, rantai distribusi yang panjang, hingga lemahnya kanal penyaluran di tingkat ritel. Akibatnya, meski gudang penuh, beras tak kunjung sampai ke masyarakat. Sementara itu, harga di pasar terus menekan kantong rakyat.

Jika ditarik lebih jauh, persoalan ini memperlihatkan pola klasik: negara sering terjebak pada logika “supply push”—menganggap masalah selesai ketika stok sudah tersedia. Padahal, distribusi bukan sekadar menurunkan barang dari gudang. Ada faktor permintaan, jalur distribusi, insentif pedagang, hingga kepercayaan konsumen. Tanpa ekosistem distribusi yang sehat, stok sebesar apa pun hanya menjadi angka di atas kertas.

Jalur Alternatif

Lalu, bagaimana agar SPHP tidak sekadar menambah catatan target, melainkan betul-betul mengalir ke dapur rakyat? Pertama, distribusi harus keluar dari pola tunggal. Selama ini Bulog sangat bergantung pada jaringan tradisional: gudang ke distributor, distributor ke pasar, pasar ke konsumen. Pola itu jelas lambat. Bulog perlu menggandeng kanal distribusi baru, mulai dari ritel modern, koperasi, pesantren, sampai e-commerce. Bayangkan bila beras SPHP bisa dipesan lewat aplikasi belanja daring dengan subsidi ongkir. Selain lebih cepat terserap, transparansinya pun lebih mudah dipantau.

Kedua, pemerintah perlu memikirkan skema harga dinamis. Mengutip pengalaman di beberapa negara, subsidi pangan lebih efektif bila diberikan dalam bentuk potongan harga langsung, bukan sekadar menambah stok. SPHP bisa dirancang seperti “flash sale beras murah” di pasar online atau gerai ritel, terutama di daerah dengan harga beras paling tinggi. Mekanisme ini bukan saja memancing daya beli, tapi juga menciptakan rasa keadilan karena bantuan lebih tepat sasaran.

Ketiga, penyerapan beras bisa melibatkan institusi yang selama ini jarang dilibatkan. ASN, misalnya, bisa diwajibkan membeli sebagian kebutuhan beras bulanan lewat program SPHP dengan sistem potong gaji. Cara ini tidak hanya mengurangi stok di gudang, tapi juga memberi contoh disiplin distribusi dari aparat negara sendiri. BUMN pun bisa ikut menjadi hub distribusi. Bayangkan bila SPHP tersedia di SPBU Pertamina atau stasiun KAI—akses masyarakat tentu jauh lebih luas.

Keempat, pendekatan kolaboratif melalui food bank dan CSR perusahaan. Perusahaan swasta bisa diarahkan menyerap sebagian stok beras SPHP untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin lewat program bantuan pangan. Dengan begitu, beban Bulog tidak sepenuhnya ditanggung sendirian. Model ini pernah sukses pada distribusi minyak goreng murah ketika harga melambung pada 2022, di mana keterlibatan ritel modern mempercepat penyaluran.

Kelima, transparansi distribusi perlu diperkuat dengan teknologi. Saat ini masyarakat sulit mengakses data, beras SPHP sudah sampai ke mana saja. Padahal dengan sistem digital berbasis blockchain atau dashboard real-time, publik bisa ikut mengawasi jalur distribusi. Transparansi ini penting untuk mencegah permainan harga oleh tengkulak atau penumpukan oleh oknum pedagang besar. Kepercayaan publik pada program pangan akan naik bila ada bukti nyata bahwa beras murah benar-benar sampai ke meja makan mereka.

Keenam, inovasi dalam bentuk voucher digital. Alih-alih Bulog repot menyalurkan fisik ke setiap titik, masyarakat dapat menerima voucher yang bisa ditukar di warung terdekat. Skema ini pernah diujicobakan lewat aplikasi PeduliLindungi saat distribusi bantuan sosial, dan bisa dimodifikasi untuk program pangan. Dengan voucher, masyarakatlah yang menjadi motor penyaluran—stok bergerak karena ada permintaan nyata, bukan sekadar dorongan dari atas.

Keberpihakan Beras

Pada akhirnya, kritik terhadap lambannya distribusi sah-sah saja, bahkan perlu. Namun, kritik itu harus diikuti gagasan solutif. Menyuruh Bulog bergegas tanpa peta jalan jelas hanya akan membuat masalah berulang: stok menumpuk, harga tetap tinggi, dan masyarakat tetap menderita. Justru di sinilah pentingnya keluar dari cara lama. Program pangan jangan hanya dilihat sebagai kerja teknis distribusi, melainkan sebagai kerja kolaboratif yang memadukan inovasi, teknologi, dan partisipasi.

Jika pemerintah berani melangkah dengan strategi baru, SPHP bukan hanya sekadar akronim program. Ia bisa menjadi bukti bahwa negara hadir bukan sekadar dengan gudang penuh beras, tapi dengan piring rakyat yang terisi. Lebih jauh lagi, keseriusan mengatasi krisis beras juga menjadi cermin keberpihakan politik pada rakyat kecil. Tanpa keberanian mengambil langkah radikal, stok yang menumpuk hanya menjadi simbol kegagalan tata kelola pangan. Sebaliknya, bila pemerintah mampu menunjukkan terobosan nyata, publik akan percaya bahwa negara tidak sekadar menghitung tonase di gudang, melainkan menjamin hak pangan warga. Momentum ini tidak boleh dilewatkan—karena setiap butir beras yang tersimpan terlalu lama di gudang adalah tanda abai terhadap kesejahteraan rakyat. Anak anaku semoga di usia kemerdekaan Indonesia 80 tahun yang sudah mulai renta ini kalian tidak akan kelaparan lagi . Selamat Dirgahayu Republik Indonesia 80 Tahun .

 

Red/amr

# kementerian pertanian