Padang Pariaman — Belum tuntas masalah penanganan Covid 19 Kabupaten Padang Pariaman, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap pembayaran honor petugas Covid 19 yang menghabiskan uang negara hampir Rp 1 miliar rupiah. Kini muncul lagi persoalan baru pada Dinas Kesehatan Padang Pariaman yang mendapatkan kucuran dana hampir Rp. 3 miliar rupiah.
Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, Armen Rangkuti, dalam penjelasannya, kucuran dana terhadap Dinas Kesehatan yang dinahkodai Yutiardi Riva’i ada dua kali.
Keterangan itu disampaikan Armen Rangkuti pada Selasa 16 Juni 2020 lalu. Menurut Armen Rangkuti, kucuran pertama pada tanggal 24 Maret 2020 Rp. 806.850.000. Kemudian kucuran kedua pada tanggal 13 Mei 2020 dengan tambahan Rp. 1.990.910.000.
Sementara itu, berbeda halnya dengan pernyataan Kadis Kesehatan Padang Pariaman Yutiardi Riva’i ketika dikonfirmasi Senin (22/6/2020). Dirinya mengatakan belum sampai Rp. 3 miliar rupiah. “Tetapi kalau digabungan BPBD mungkin saja sebanyak itu,” tuturnya.
Namun, ketika disampaikan kepada Yutiardi, rincian dana yang dijelaskan oleh Armen Rangkuti tersebut di atas, seketika Kadis Kesehatan kelimpungan. Yutiardi mengatakan berjanji akan melihat detilnya di kantornya Selasa (23/6/2020). “Tunggulah besok saya lihat di kantor. Sekarang lagi mengikuti sidang di DPRD Padang Pariaman,” tambah Yutiardi.
Setelah ditunggu Selasa (23/6/2020) Yutiardi menyampaikan dana diterima dari BPKD Padang Pariaman. “Ini dana kami Dinkes Padang Pariaman yang cair dengan total 1.321.173.500 rupiah sementara Surat Pertanggung Jawabnya (SPJ)-nya. Saat ini sedang pendampingan oleh Inspektorat Padang Pariaman,” tukuk Yutiardi.
Saat diminta kepada Yutiardi, untuk dapat menjelaskan rincian pemakaian dana tersebut. Terkesan Yutiardi enggan untuk menjelaskan. “Maaf ya, kalau permintaan itu tidak bisa kami penuhi,” ulangnya.
Setelah didesak, alasan apa, dia tidak bisa menjelaskan. “Berhubungan kami sedang pendampingan dengan Inspektorat dan tadi saya sudah koordinasi dengan Inspektorat dan silahkan temui Inspektorat agar jelas,” ucapnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara didampingi Skretarisnya, Heri Sugiarto, mengatakan dari sudut mata Inspektorat, Yutiardi Riva’ai, dalam memimpin baik dan bagus orangnya. Buktinya, sebelum kami melakukan pemeriksaan dia sudaah menyurati Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, keuangannya.
Menurut Hendra Aswara, soal permintaan keterangan dari wartawan terhadap rincian pemakaian dana penanganan Covid 19, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutiardi, harus bisa menjelaskan dan tidak perlu ditutup tutupi.
“Apa beratnya sih, memberikan data atau informasi tentang pemakaian dana tersebut,” ujar Hendra Aswara.
Kini tidak zamannya lagi main rahasia-rahasiaan, sambung Hendra, dalam pemakaian keuangan negara dan pablik wajib tahu. Tambah ditutup tutupi, orang makin curiga. Sebelumnya, orang curiga diejaskan saja apa adanya.
“Kalau saya pribadi lebih senang sering ditanya wartawan terhadap tugas yang saya kerjakan. Sebagai OPD atau ASN hanya beda tugas dengan rekan wartawan, tujuannya sama-sama membangun negara. Sebagai OPD harus pandai menjalin komunikasi dengan rekan wartawan dan jangan dijauhi rekan wartwan itu, tambah dijauhi tambah dia kejar,” ulang Hendra Aswara yang mempunyai inovasi menjadikan OPD Padang Pariaman bebas dari korupsi.
H. Muslim Zein sebagai pengamat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, ketika diminta pendapatnya mengatakan, melihat dari penjelasan Plt. Kepala BPKD Padang Pariaman, Armen Rangkuti dengan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi, ada selisih dana lebih dari 1.5 miliar rupiah.
Bupati Ali Mukhni selaku pemimpin Padang Pariaman tidak bisa berlepas tangan dan wajib bertanggung jawab, “Artinya, sebagai pemimpin dua periode yang akan mengakhiri masa jabatannya, harus tampil ke tengah dan menjelaskan kepada masyarakat terhadap pemakaian dana penanganan Covid 19 Padang Pariaman,” sanggahnya.
“Kami dari masyaraka akan selalu memantau terhadap pemakaian keuangan daerah tersebut dan tidak membiarkan hilangnya dana masyarakat tersebut,” tutur Muslim Zein dengan nada berap-api. (aa)
Discussion about this post