Bayangan Gayus Tambunan di Balik Meja Kantor BKD Dharmasraya

Oleh Syafri Piliang
Wartawan Muda

Dharmasraya – Pemerintah pusat sedang gencar menyerukan efisiensi anggaran. Setiap rupiah diminta tepat sasaran, setiap pos diminta bersih dari kebocoran. Namun di Dharmasraya, instruksi itu justru beradu dengan kabar tak sedap. Kali ini kabar tentang uang rakyat yang raib, tapi raibnya pun tak biasa.

Peristiwa ini mencuat sekitar Bulan April 2025. Saat itu, pemerintahan Bupati Annisa Suci Ramadhani baru saja menata ulang fondasi APBD, berusaha menutup “lubang -l ubang lama” warisan pendahulu. Tapi di tengah upaya perbaikan itu, muncul kabar mengejutkan: ratusan juta rupiah dari kas daerah diduga lenyap, terperangkap dalam skema yang disebut-sebut sebagai investasi bodong.

Nama seorang pejabat kunci pun mencuat berinisial BD yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan di Kantor BKD. Sosok BD yang sehari-harinya bekerja dengan raut wajah yang memelas, memegang kunci brankas keuangan daerah itu kini dipanggil Inspektorat. Beberapa ASN lain juga dikabarkan ikut diperiksa.

“Ini bukan soal angka kecil dan besar, tapi ini soal kepercayaan publik yang dirampas,” ujar salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab yang berinisial SN yang turut prihatin atas kasus yang menimpa pegawai kantor BKD itu.

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya saat ini bergerak cepat. Kepala Inspektorat, Andy Sumanto, saat konfirmasikan Jumat (8/08/2025) menjelaskan bahwa pemeriksaan sudah berjalan. “Kami masih meraton, memeriksa setidaknya selain BD ada sekitar delapan orang ASN sudah dipanggil terkait dugaan ini,” kata Ex kepala BAPPERIDA saat berada diruangan kerjanya.

Bagi Bupati Annisa, badai ini datang di saat masa yang paling sulit. Belum lagi kering piring kotor hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar, yang sampai hari ini belum tuntas. Namun dapur pemerintahannya kembali dijejali skandal baru. Di media sosial, warganet mulai berspekulasi, ada yang menyamakan kasus ini dengan fenomena “Gayus Tambunan jilid daerah dan ada juga yang menyebutkan sisa pejabat lama yang mestinya direshuffle dan bukan dibiarkan menggurita.

Yang membuat publik geram, uang yang seharusnya membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat malah berakhir di lorong gelap transaksi yang tak jelas ujung pangkalnya. Sementara itu, jalan berlubang, sekolah kekurangan fasilitas, dan Rumah Sakit Umum Daerah kekurangan pasokan obat, semua tetap menunggu giliran untuk diperbaiki.

Kasus ini masih berjalan. Pemeriksaan belum selesai, laporan resmi belum keluar. Tapi satu hal yang pasti, di Dharmasraya publik sudah tak lagi sekadar menuntut penjelasan. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Karena uang rakyat ,yang mungkin sebahagian berasal dari pajak dan bukan untuk diuapkan di udara, apalagi di bawah meja yang gelap gulita.****