Bantuan Pangan Tahap II untuk 4.512 KPM dari Pemko Bukittinggi

Bukittinggi — Pemko Bukittinggi menyalurkan Bantuan Pangan Tahap II untuk 4.512 KPM, di Balairung Rumah Dinas Walikota, Belakangbalok, Senin (25/9).

Bantuan tersebut diserahkan melalui Dinas Pertanian dan Pangan berasal dari Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan merupakan tahap II.

Walikota Bukittinggi diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Hendry, menyampaikan, penyaluran CPP dalam bentuk pemberian bantuan pangan ini, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka antisipasi, mitigasi dan pelaksanaan penanggulanan kekurangan pangan, yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

“Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi karena merupakan sumber energi untuk mempertahankan hidup. Bapak Walikota juga menyampaikan harapan, agar beras yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari di tengah melonjaknya harga beras saat ini,” ungkapnya.

Hendri menambahkan, penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap II 2023 ini berjumlah 4.512. Penerima bantuan pangan merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya berasal dari Kemensos, dan berasnya berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Adapun penerima manfaat tersebut, terdiri dari 941 KPM di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), 2.368 KPM di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dan 1203 di Kecamatan Guguak Panjang (GP). Masing masing KPM menerima bantuan beras 10 kg per bulan.

Dibandingkan tahap I, tambah Hendry, jumlah penerima manfaat bantuan beras CPP ini meningkat. Dimana, pada tahap I ada sebanyak 4.466 KPM, sedangkan pada tahap II ini terdapat sebanyak 4.512 KPM.

“Jadwal penyaluran untuk bulan September dilaksanakan mulai hari ini Senin ini, bersamaan dengan acara launching untuk Kelurahan Birugo dan Tarok Dipo. Sedangkan untuk kelurahan lainnya dilanjutkan mulai besok sampai dengan Jumat yang dilaksanakan di kantor lurah setempat dan di kantor pos,” jelasnya. (Pon)