Sarolangun, Jambi – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun gelar rapat bersama OPD membahas tenaga kontrak daerah (TKD), Senin (31/07/23).
Rapat dihadiri langsung oleh anggota Komisi I DPRD H Muhammad Syaihu, H Pahrul Rozi, Zulkifli Sudin, Peltu Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Linda Novita, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasiyadi serta pihak dari Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda).
Pahrul Rozi menjelaskan agenda yang menjadi topik pembahasan rapat pada kali ini adalah tenaga kontrak daerah (TKD), menurut surat keterangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tenaga kontrak daerah sudah harus ada solusi penganggaran pada November 2023.
Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB lanjut Pahrul, untuk tenaga kontrak daerah (TKD) yang terdaftar di badan kepegawaian negara (BKN) pada 2024 nanti akan tetap dianggarkan.
“Adapun tenaga kontrak yang terdaftar di BKN itu akan tetap di anggarkan gajinya untuk tahun 2024,” pungkas Pahrul.
Lantas Pahrul menyebutkan, dari total seluruh tenaga kontrak daerah (TKD) yang berjumlah 4.629 orang, berkurang menjadi 4.529 dikarenakan pada tahun 2022 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah menetapkan 100 orang yang berhasil lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Melanjutkan itu kata Pahrul untuk tahun 2023 ini pemerintah kabupaten Sarolangun mengusulkan formasi untuk pengangkatan PPPK sebanyak 1.810 orang.
“Dari jumlah tersebut kemarin kita usulkan untuk guru sebanyak 900 sekian, Nakes 600. sisa nya untuk tenaga teknis administrasi lainnya,” tuturnya kembali.
Pahrul Rozi pun mengatakan bahwa dirinya pribadi sangat bersyukur karena sudah ada titik terang untuk tenaga kontrak daerah (TKD)
“Jadi mereka tidak perlu gelisah karena penggajian nya di anggarkan kembali,” tegasnya. (Pen)
Discussion about this post