Padang — Pemprov Sumbar mengadakan pertemuan serta melakukan koordinasi dengan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG se Sumatera Barat, Kamis (2/10/25) di Auditorium Gubernuran. Program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil di Indonesia, oleh karena itu perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak.
Menurut gubernur, program ini juga diyakininya dapat menjadi motor penggerak ekonomi di setiap nagari dan desa. Pasalnya, dengan dasar perhitungan biaya produksi setiap dapur per hari sebesar 45.000.000 dikali 20 hari penyedian MBG per bulan, maka total biaya yang dikeluarkan untuk setiap dapur berjumlah sebanyak 900.000.000 per bulan. Maka biaya produksi MBG per dapur untuk 1 tahun berjumlah 10,8 milyar.
Jumlah itu sebut gubernur, lebih besar dari alokasi anggaran nagari/desa yang besarnya 1 Milyar nagari/desa. Diketahui, khusus di Sumbar penyediaan MBG untuk 2 nagari itu dilayani oleh 1 dapur MBG.
Sedangkan jumlah total dapur MBG di Sumbar berjumlah sebanyak 120 dapur. Hingga saat ini baru beroperasi sebanyak 84 dapur.
“Kita berharap, ke depan kebutuhan dapur MBG ini dapat disuplay dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari. Saya minta ini menjadi perhatian seluruh OPD terkait di provinsi, bagaimana mensinergikan produksi pangan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis. Harapan kita dengana dengan itu, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata,” ucap Mahyeldi.
Mahyeldi menyinggung peristiwa keracunan MBG di Lubuk Basung. Seperti diketahui, sebanyak 86 orang warga Kabupaten Agam terindikasi keracunan setelah mengkonsumsi nasi goreng Program MBG.
Saat ini, ulasnya gubernur lagi, Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar sedang melakukan identifikasi lapangan. Oleh karena itu, gubernur meminta untuk operasional dapur tersebut disetop sementara.
“Saya minta seluruh pihak terkait, segera melakukan tindakan cepat untuk penanganan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait MBG, pastikan setiap anak mendapat makanan yang sesuai standar dan higienis,” tekan gubernur.
Menurut gubernur, standarisasi perlu menjadi perhatian bersama baik oleh bupati/walikota maupun Satgas agar program MBG ini dapat berjalan optimal di Sumbar. (Red/Romzy)
Discussion about this post