Dharmasraya – Menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyoroti soal pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, sejumlah legislator di Kabupaten Dharmasraya menyatakan bahwa pokir tetap menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan akan terus diperjuangkan secara konstitusional.
Anggota DPRD Dharmasraya, H. Wigiono Ngadimin dari Fraksi PDIP Perjuangan Selasa (17/ 06/2025) usai pelaksanaan sidang pariupurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati terkait ranperda tentang pertanggung jawaban APBD 2024.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa pokir merupakan bentuk aspirasi rakyat yang dititipkan melalui wakilnya di legislatif. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan pokir tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Pokir itu tetap kita perjuangkan melalui rapat fraksi di DPRD. Karena keputusan DPRD bersifat kolektif dan kolegial, kita di sini dengan kepala daerah tujuannya sama, untuk membangun daerah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam prosesnya, pokir akan dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi, mulai dari musyawarah fraksi hingga ke pembahasan anggaran DPRD,’ timpalnya.
” Jangan sampai pokir dipersepsikan negatif sebagai kepentingan pribadi atau kelompok semata,”katanya.
“Pokir bukan proyek pribadi. Ini adalah wujud dari fungsi perencanaan dan pengawasan kami sebagai wakil rakyat, yang kami serap yang di mulai dari bawah yakni masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan peringatan keras agar anggota DPRD tidak menjadikan pokir sebagai alat tawar-menawar politik atau tekanan kepada kepala daerah, apalagi jika sampai digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum.
Menanggapi hal itu, Wigiono menyatakan sepakat dengan pesan Mendagri tersebut, dan menggarisbawahinya bahwa yang diperjuangkan melalui pokir haruslah tetap berada dalam koridor hukum dan etika,” cetusnya.
“Kita dukung penuh akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pokir,’ ucapnya tegas.
Namun jangan juga aspirasi dari rakyat ini di matikan, karena kita dipilih oleh rakyat tanpa ada rakyat kita tak sampai diparlemen ini,’ tutupnya.SP.
Discussion about this post