Pesisir Barat — Kadis Kominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, Suryadi, S.IP., M.M. menginformasikan bahwa, Ketua Umum TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Pesisir Barat, Septi Istiqlal, menghadiri dan membuka secara resmi Kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 bertempat di Aula Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Pesisir Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan resiko stunting melalui pendekatan keluarga beresiko stunting di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan Peraturan Presiden RI (Perpes) Nomor 72 Tahun 2021tentang Percepatan Penurunan Stunting (sebelumnya Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pesisi Barat, dr. Budi Wiyono, M.H; perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; Para Narasumber; Pengurus dan anggota TP-PKK Se-Kabupaten Pesisir Barat; dan Tim Pendamping Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat, Septi Istiqlal, menyampaikan bahwa dalam rangka menurunkan angka stunting melalui pendekatan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas DP3AKB Kabupaten Pesisir Barat dan TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP-PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting,” ujar Ketua TP-PKK.
Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat, menambahkan bahwa dalam berbagai kondisi, komposisi TPK dapat disesuaikan melalui kerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat maupun tenaga kesehatan lainnya.
“Pemkab Pesisir Barat memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting. Oleh sebab itu, diharapkan kepada TPK dalam pelaksanaan tugas untuk percepatan penurunan stunting agar menggunakan pendekatan intervensi yang komprehensif,” tambah Ketua TP-PKK.
Di akhir sambutan sekaligus membuka Pembinaan TPK Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, Ketua Umum TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat berharap, dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan, diharapkan dapat mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Desa/Kelurahan sehingga penurunan angka Pravelensi (Proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu) stunting di Kabupaten Pesisir Barat berkisar 22,8% pada tahun 2022 menjadi dibawah 14% di tahun 2024. (edi)
Discussion about this post