Jakarta — Sejumlah lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tergabung dalam Aliansi IPWL Sosial Indonesia kembali turun ke jalan guna menuntut hak-hak mereka dalam penanggulangan terhadap pecandu maupun korban penyalahguna Narotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
Mereka menuntut Kementerian Sosial (Kemensos) agar tidak lagi membebani pekerjaan multifungsi kepada pekerja konselor di program rehabiltasi sosial.
Hal itu disampaikan Darmawi perwakilan dari IPWL Sulawesi Barat. Menurut, kebijakan kemensos melalui Menteri Sosial Risma Trimaharini belum jelas.
“Sehingga para pekerja konselor tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan yang bukan bidangnya. Ini sudah diterapkan sejak oktober lalu, yaitu kami disuruh melakukan pendataan, verifikasi yatim piatu,” kata pria dengan sapaan Awi yang juga pengelola yayasan rehabilitasi Amanat Muda dicela aksi di depan Monumen Nasional, di Jalan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa 21 Februari 2023.
Selain itu, kata dia honor untuk pekerja konselor sering tidak tepat waktu. Bahkan, fasilitas rehabilitasi di Kemensos sudah tidak berjalan.
Ia berharap Kemensos segera mengembalikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sumber Daya Manusia (SDM) konselor. “Seorang konselor hanya melakukan konseling bukan melakukan pekerjaan yang lain,” pintanya.
Sementara, Ade Hermawan selaku Koordinator aksi yang juga pengelola yayasan rehabilitasi sosial Mutiara Maharani menambahkan aksi ini masuk dalam daftar agenda kedua kalinya.
Dalam aksi tersebut, ia menyampaikan bahwa seruan ini sejalan dengan pemerintah dan DPR dalam penanggulangan program rehabilitasi Kemensos.
“Oleh karena itu fungsi kerja sama, kolaborasi dan kordinasi seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Kementrian Sosial selaku penerima dan pelaksana mandat diantara upaya untuk memaksimalkan keterlibatan program pencegahan dan perawatan adiksi napza yang ada, perlu adanya pelibatan dari juara lokal diantaranya, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama lembaga/CSO, politisi, polisi dan media yang memiliki peran penting sebagai pelaksana program kegiatan tersebut,” kata Ade saat dikonfirmasi, Jumat 17 Februari 2023.
Presiden Jokowi pada hari puncak HANI 2022 di Bali mengingatkan seluruh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan komitmen, menguatkan tekad dan kerjasama melakukan upaya-upaya yang tidak pernah surut membebaskan generasi anak bangsa dari bahaya NAPZA.
Pada kesempatan tersebut beliau memerintahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga pelosok pedesaan hingga masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi jadi lebih mudah, lebih terjangkau dan berkualitas.
Sementara, IPWL Medis dan Sosial memegang peranan penting untuk menjalankan program rehabilitasi sosial dibawah naungan Kementerian Sosial berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 pasal 57 tentang Narkotika.
Namun, program rehabilitasi tersebut dikabarkan sudah tidak berjalan sejak dua tahun terakhir diduga karena ketidakberpihakan kebijakan Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap tugas pokok dan pungsi (Tupoksi) perkerja konselor IPWL Sosial.
Atas alasan itu Aliansi IPWL Sosial Indonesia berencana akan menyuarakan aksinya yang kedua dengan metode “diskusi kelompok terarah digelar di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21 Februari 2023.
Red/Amr
Discussion about this post