Tanah Datar – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga mangkrak, santer dibicarakan.
Keberadaan bangunan itu, berada di jalan MT Haryono Batusangkar. Menanggapi hal itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Datar Abdul Hakim angkat bicara.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komit untuk menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pada tahun 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Abdul Hakim, saat melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan Selasa kemarin, 17 Januari 2023.
“Kita komit untuk menyelesaikannya (pembangunan MPP), di tahun 2024 insyaAllah kita selesaikan, karena sisa anggaran dari pengerjaan tahun 2022 ini masih ada.”
“Anggaran induk untuk MPP ini juga ada, tinggal lagi kita berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim anggaran Pemkab Tanah Datar dengan badan anggaran (banggar) DPRD Tanah Datar, ini yang perlu kita siapkan,” katanya, Dilansir dari Kominfo Tanah Datar Rabu, (18/1) pukul 15.43 WIB.
Diketahui sebelumnya, pembangunan MPP Tanah Datar mulai dilaksanakan pada 2 September 2022 lalu oleh CV. Temika Jaya Utama dengan anggaran senilai Rp. 1,5 miliar dan waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, yang berarti berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 lalu.
Namun, diduga pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan meminta perpanjangan masa kontrak selama 50 hari kerja.
Dalam masa perpanjangan kontrak, Pemkab Tanah Datar harus memutus kontrak, pasalnya, kontraktor mangkir.
“Kalau seandainya pekerjaan itu dilaksanakan dari hitung-hitungan dari pengawas, PPK, juga dari kontraktor yang membuat pernyataan seharusnya selesai dalam perpanjangan 50 hari ini. Tapi kendalanya adalah yang bersangkutan tidak bisa komunikasi kembali (mangkir), yang direkturnya, akhirnya kita putus kontrak,”jelas Abdul Hakim.
“(Kontraktor) sudah melanggar aturan, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai schedule yang telah ditetapkan, diputus kontrak artinya kontraktor ini akan diblacklist untuk proyek pemerintah berikutnya,” tambahnya.
Pengerjaan pembangunan MPP ini, kata Abdul Hakim, sudah berjalan 43 persen atau senilai 686 juta, sisanya yang belum dicairkan ada senilai 885 juta, uang tersebut yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan ditambah uang asuransi dan denda.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas PUPR Fobra Rika, Sekretaris Dinas Kominfo Lovely Harman Z, Kabag AP Ten Feri, anggota DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari, Arianto, Adrijinil Simabura, Beni Remon, dan lainnya. (Spa)
Discussion about this post