Kota Solok – Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra membuka diskusi panel manajemen stunting tahap 2, pada Selasa (1/11) di The Wish Hotel. Meski Kota Solok termasuk dalam kasus stunting yang rendah di Sumatra Barat, upaya penekanan tetap penting. Tercatat, hanya 18,5 persen balita yang mengalami kasus gagal tumbuh akibat kekurangan asupan gizi.
Menurut Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi program prioritas pemerintah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara, pada tahun 2024, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada balita di angka 14 persen.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Terdapat 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting, yakni dengan peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan dari kementerian hingga desa.
Kemudian, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive mulai dari kementrian hingga desa.
“Serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Serta, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi,” terangnya.
Selain langkah strategis, pemerintah juga telah menetapkan rencana aksi penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen kasus stunting pada tahun 2024 mendatang. Dalam rencana aksi yang tertuang dalam Perkap BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia yakni dengan audit kasus stunting.
Menurut Dhani, dalam penyelenggaraannya, akan dilakukan peninjauan kasus stunting dari tim pakar sesuai keahlian masing masing. Pihak yang terlibat mulai dari ahli dokter anak, dokter obgyn , psikolog dan ahli gizi yang akan memberikan masukan dan tindakan percepatan penurunan stunting secara efektif.
“Tindakan yang dilakukan nantinya terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di setiap tingkatan wilayah mulai dari kota hingga ke tingkat kelurahan. Semua pihak terlibat tergabung dalam Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS),” tutur Dhani.
“Intervensi stunting harus dari hulu. Mulai dari remaja dan calon pengantin, ibu hamil dan anak umur balita. Dengan audit ini, diharapkan akar penyebab stunting bisa ditemukan sehingga kasus stunting Kota Solok bisa rendah,” tutupnya.
Pada kegiatan itu Turut hadir Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Ibu Fatmawati, ST, M.Eng. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan tersebut. (**)
Discussion about this post