Akibat Ketidakjelasan Nasib Guru Lulus PG, DPRD Wacanakan Interpelasi Walikota Padang

Padang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berinisiatif untuk mengajukan haknya sebagai bentuk dari pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang.

DPRD Kota Padang rencananya mengajukan interpelasi terhadap Walikota Padang Hendri Septa, pengajuan interpelasi tersebut imbas dari kelalaian Pemko Padang dalam pengusulan e-formasi bagi guru-guru yang lulus passing grade, pada ujian PPPK tahun 2021 sebagaimana yang telah diatur oleh Permen PAN-RB No. 20 Tahun 2022.

Budi Syahrial anggota DPRD dari fraksi Gerindra mengatakan akan menggunakan hak interpelasi guna menyikapi persoalan guru yang lulus passing grade di Kota Padang.

“Ini murni kelalaian dari Pemko Padang, dan pihak kami akan melakukan langkah politik guna menyikapi hal ini,” ungkap Budi kepada reportaseinvestigasi.com di sela-sela kegiatan aksi damai guru hari Senin (22/8) yang lalu.

Ketika media menanyakan langkah politik seperti apa yang akan dilakukan, Budi mengatakan akan melakukan interpelasi dengan meminta dukungan dari anggota dewan yang lain.

“Tidak tertutup kemungkinan kami ajukan interpelasi, hak angket bahkan bisa juga impeach terhadap Walikota Padang,” tegasnya.

Dikutip dari sebuah media online, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry membenarkan ucapan Budi Syahrial tersebut. Ia bahkan menyebut, semua anggota Komisi I DPRD Kota Padang setuju dengan hak interpelasi tersebut.

“Semua anggota Komisi I setuju dengan hak interpelasi itu, di samping anggota DPRD lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini.

Djunaidy Hendry menyebut beberapa nama yang menjadi inisiator hak interpelasi itu, di antaranya Budi Syahrail dan dirinya sebagai inisiator utama, di antaranya Muchlis dan Salisma dari Fraksi Partai Demokrat, Muzni Zen dari Partai Gerindra, dan Andi Wijaya dari Fraksi PKS.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menegaskan, DPRD Kota Padang akan memperjuangkan nasib guru honorer tersebut secara maksimal.

“Kami akan perjuangkan nasib guru honorer ini secara maksimal. Kita tidak main-main dalam persoalan ini,” ujarnya, ketika ditemui di ruangannya, Selasa. (Hen)