Bukittinggi — Sejak Bukittinggi dipimpin oleh Erman Safar dan Marfendi setahun lebih, terjadi kenaikan dua kali lipat jumlah pejabat perempuan yang berhasil menduduki jabatan eselon II, dari tiga orang menjadi enam orang.
Peningkatan dua kali lipat, yang justru terjadi tidak begitu lama menjelang Hari Kartini, 21 April besok, dinilai oleh Wakil Walikota Bukittinggi H.Marfendi, bahkan masih belum proporsional.
Betapa tidak, ulas Buya, panggilan akrab Wawako ini, bila dilihat dari jumlah ASN Perempuan yang hampir duakali lipat dibandingkan laki-laki yang bertugas jajaran Pemko Bukittinggi, logikanya pejabat perempuan yang menduduki jabatan pimpinan juga dua kali lipat.
Sebelum ini diberitakan, selama kepemimpinan Erman Safar dan Marfendi, setahun lebih sedikit,terjadi peningkatan cukup signifikan jumlah pejabat perempuan,terutama pada jabatan eselon II.
Ditambahkan Buya, selain secara kuantitas, ASN Perempuan pun cukup banyak yang memiliki kualitas untuk diberi kepercayaan sebagai pimpinan OPD, termasuk lama dan pengalaman kerjanya.
Karena itulah dari perbandingan jumlah tersebut, untuk jabatan eselon II yang dilakukan dengan sistim lelang, Wawako menyebutkan wajar dan logikanya bila banyak ASN Perempuan yang mengikutinya.
Proses lelang jabatan itu sendiri, dilakukan secara transparan dan oleh panitia seleksi independen dan teruji kamampuannya.
“Maka Seyogyanya lah, bila dilihat perbandingan jumlah ASN perempuan dan laki-laki dari kaum perempuan, secara proporsional juga banyak yang berkesempatan untuk ikut lelang dan mendapatkan jabatan pimpinan,” ulas Buya
Para ASN yang sudah memenuhi persyaratan secara administratif, kata orang nomor dua di Bukittinggi, ASN yang berpeluang mendapatkan jabatan pimpinan itu juga mereka yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas.
Untuk itulah Wawako menegaskan, mulai dari proses lelang sampai penerapan jabatan seorang pejabat itu, oleh Pemko Bukittinggi tidak memandang jenis kelaminnya.
Dan kalau pun memang terjadi peningkatan dua kali lipat jumlah pejabat perempuan yang menduduki jabatan eselon II atau kepala sebuah OPD saat ini dibandingkan sebelumnya, dikatakan Wawako masih belum proporsional dengan komposisi jumlah ASN di Pemko Bukittinggi. (Pon)
Discussion about this post