Pariaman — Kabid Bina Marga (BM), Dinas PUPR Kota Pariaman, Nopriadi Sukri alias Nono menuding Asisten II Elfis Chandra yang bertanggung jawab atas anggaran kegiatan pembukaan lahan jalan baru yang sudah dilangsungkan sejak awal tahun 2022.
Nono secara langsung mengirimkan nomor handphone serta nama lengkap Asisten II Pemko Pariaman Elfis Chandra, ketika ditanyakan media tentang dari mana asal muasal sumber anggaran “proyek pencitraan” kegiatan non budgeter, yang ditaksir tak sedikit menghabiskan biaya itu. Sebab kegiatan pembukaan jalan untuk pembangunan jalan lingkar tersebut meliputi wilayah utara, timur, selatan dan tengah Kota Pariaman.
““+62 853-6358-7***, pak Elvis Candra,” tulis Nono singkat lewat Whatsapp.
Padahal diketahui Nono adalah korlap (koordinator lapangan) dari kegiatan non budgeter yang dibangga-banggakan Walikota Genius Umar.
Hal itu disebutkan Oyon, Kasi Pemeliharaan Jalan, Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kota Pariaman dalam bincang-bincang santai dengan media di sela-sela kegiatan pembukaan jalan dilangsungkan di Desa Naras 1 pada Sabtu (5/2). Oyon dengan lugas menyebut Nopriadi Sukri. Nama Nopriadi Sukri yang digadang gadang bakal menjadi calon Kepala Dinas PUPR itu rupa-rupanya ialah koordinator lapangan dari kegiatan ini.
Oyon juga menyebut alat berat yang didatangkan untuk membuka lahan baru adalah milik Roni (kontraktor). “Koordinator lapangannya Nono (panggilan Nopriadi Sukri), sedangkan alat berat punya Roni,” sebutnya menjawab pertanyaan media kala itu, Sabtu (5/2) di Desa Naras 1.
Informasi yang dihimpun media dari berbagai sumber sejauh ini, kegiatan goro non budgeter yang dilakukan bertujuan untuk pembuatan jalan lingkar di beberapa wilayah Kota Pariaman ini, biayanya dibebankan kepada OPD yang diduga kuat sarat indikasi berasal dari anggaran fiktif.
Ihwal tersebut diperkuat setelah media melakukan konfirmasi ke Asisten II, Elfis Chandra.
“Prinsipnya pelaksanaan kegiatan adalah dengan swadaya antara unsur pemerintah dengan masyarakat. Maksud dan tujuan pembukaan dan atau pembuatan badan jalan baru adalah untuk membuka keterisoliran suatu wilayah dan pemajuan sektor pariwisata, dan diharapkan outcomenya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Kebetulan saya diberikan sebagian amanah oleh pimpinan untuk mengkoordinir kegiatan dimaksud,” jelas Elfis dalam keterangan yang diberikannya via Whatsapp, Sabtu (12/3).
Lebih jauh Elfis melanjutkan jika sumber dana dari kegiatan tersebut dari hasil badoncek.
“Badoncek (sumber dananya),” sebutnya lagi. Namun Elfis tidak menjabarkan berapa hasil badoncek yang didapat dan siapa yang memotorinya.
Pasalnya, dalam pantauan media, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan kegiatan non budgeter sebagai cikal bakal pembangunan jalan lingkar wilayah utara, timur, selatan dan tengah Kota Pariaman. Sebut saja mulai dari biaya operasional alat berat hingga pemadatan jalan dengan mengadakan material di lapangan dan lain sebagainya.
Kegiatan Non Budgeter Genius Disinyalir Pencitraan
Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora yang dihubungi media, Kamis (10/3) menyebut jika kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan jalan lingkar itu tidak ada dalam pembahasan APBD.
“Sejauh ini kegiatan itu tidak ada dalam pembahasan APBD 2022. Apalagi untuk tahun 2023 kan belum ada kita masuk ke tahap pembahasan itu,” terang Bundo Kanduang Kota Pariaman ini.
Nora juga menjelaskan ketidakmungkinan kegiatan itu direalisasikan tahun 2022 mengingat APBD Kota Pariaman yang mengalami defisit anggaran.
“Namun mudah-mudahan defisit bisa tertutup di 2023 ini karena sekarang secara nasional sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca ditetapkannya status pandemi menjadi endemi. Meskipun kecil kemungkinannya. Tapi di sisi lain saya pribadi mendukung kemajuan pembangunan untuk Kota Pariaman,” harap Nora skeptis.
Sementara itu, sumber faktual media yang dirahasiakan identitasnya memaparkan, kecil kemungkinan kegiatan yang diprediksi menelan biaya yang tak sedikit itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya ketidaksediaan anggaran dalam APBD seperti yang diutarakan ketua DPRD di atas menjadi alasannya. Apalagi mengandalkan anggaran dari provinsi ataupun pusat.
“Itu jadinya jalan milik kota, ya pakai APBD kota mengerjakannya. Bisa saja dibantu provinsi atau pusat dengan hibah. Namun mengingat kondisi sekarang, kecil kemungkinannya,” jelasnya kembali, Rabu (9/3).
Namun yang menjadi kekhawatirannya, kegiatan non budgeter yang digaungkan walikota sekarang membebani anggaran dari dinas. Bahkan mirisnya, tidak menutup kemungkinan menggunakan anggaran fiktif.
“Nah ini yang jadi soal. Saya khawatir anggaran dinas jadi bulan-bulanan. Bisa saja anggaran itu melalui perjalanan dinas, ATK atau dana dana lain yang difiktifkan. Coba bandingkan biaya perjalanan dinas sebelumnya dengan yang sekarang. Berapa kenaikannya. Kalau banyak, patut dipertanyakan,” terangnya jelas. (idm)
Discussion about this post