Kota Solok – Dalam rangka Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan integritas penyelenggara pemerintahan diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi, selain peningkatan kesejahteraan.
Hal ini salah satu arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, yang juga diikuti oleh Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si pada Senin (24/1) di ruang kerja Walikota Solok.
Selain Mendagri, juga turut hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas.
Dalam arahannya, Mendagri menyebutkan bahwa, “rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun”.
Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya. “Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang,” kata Tito.
Disisi lain Wako Zul Elfian, menyebutkan bahwa, “Raker tersebut membahas evaluasi strtegi program Pemerintah Daerah dalam melaksanakan serta penggunaan anggaran. Kita sebagai penggunakan harus sejalan dengan legislatif sebagai pengesah anggran”.
“Pemerintah dan Legislatif harus bersinergi dalam membangun daerah, dimana anggaran yang disahkan harus sesuai dengan kegunaannya. Anggaran yang kami minta akan disahkan oleh DPRD, ketika anggaran telah disahkan harus sesuai kegunaan, jangan sampai tersandung masalah hukum,” ungkap Wako. (Nisa)
Discussion about this post