DPRD Gelar Paripurna Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar TA 2022

Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (DPRD) hari ini, kembali menggelar Paripurna. Paripurna kali ini, terkait ‘Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022’, Kamis (11/11/21).

Kegiatan ini, digelar di ruangan rapat setempat di gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Dilansir dari Prokabar.com, Ranperda APBD Tanah Datar 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam nota keuangan pengantar yang disampaikan Bupati, tertulis pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 973,105,004,908, atau turun Rp. 47,8 Miliar dari Rp. 1,020,921,581,426,.

Adapun, dari nota tersebut, pendapatan daerah disebutkan Rp. 106,928,224.218 yang berasal dari pajak daerah seebsar Rp. 19,7 Miliar, retribusi daerah Rp. 6,7 Miliar, hasil pngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 13,5 Miliar, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah lainnya sebesar Rp. 66,9 Miliar.

Sedangkan, pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp. 770 Miliar yang teridir dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa sebesar Rp. 50 Miliar.

Bupati menyampaikan, berdasarkan komposisi pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2022, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 11%.

” hal ini berarti bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan di Tanah Datar masih tinggi,” ucap Eka Putra.

Meski demikian sebut Eka, rencana pendapatan daerah yang disampaikan masih bersifat sementara dan didasarkan pada anggaran 2021 serta memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.

Sementara itu, rencana kebijakan belanja daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.090.030.370.689.458, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 844.909.525.558, belanja modal sebesar Rp. 70.579.028.747, belanja tidak terduga Rp. 19.787.442.350, dan belanja transfer sebesar Rp. 155.094.692.803,.

Eka juga menyebutkan, permasalahan utama belanja daerah berupa keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai belanja. Saat ini, belanja daerah lebih diprioritaskan mendukung target pembangunan nasional dan penanganan covid 19.

(Spa)