Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk ikut mendorong sinkronisasi program pembangunan bidang pertanian antara kabupaten/kota provinsi dan pusat di daerah itu.
“Pembangunan sektor pertanian tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov Sumbar tetapi harus ada sinkronisasi program mulai dari kabupaten/kota provinsi dan pusat. Kami berharap BPKP bisa ikut mendorong sinkronisasi program tersebut,” katanya saat menerima audiensi Ketua BPKP wilayah Sumbar Dessy Adib di Istana Gubernur, Rabu (8/9/2021).
Ia mengatakan sektor pertanian secara luas terbukti paling bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 karena itu fokus pembangunan Sumbar 5 tahun ke depan salah satunya adalah sektor ini di samping sektor pariwisata.
Sinkronisasi akan mempercepat pembangunan sektor pertanian tersebut sehingga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah termasuk petani sebagai produsen.
Mahyeldi menilai saat ini sinkronisasi itu belum terjalin secara maksimal. Program yang dibuat terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang didapatkan juga tidak maksimal.
Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan sehingga dibutuhkan upaya agar bisa lebih diarahkan.
“Kalau BPKB bisa mengambil peran dalam hal ini akan sangat besar manfaatnya bagi daerah,” ujarnya.
Selain itu Mahyeldi juga meminta BPKP memberikan pendampingan terhadap penggunaan anggaran dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19 di daerah karena masih banyak kendala dalam pemanfaatan anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.
Misalnya untuk pengadaan peralatan yang butuh dilakukan secepatnya namun secara mekanisme anggaran tidak bisa dilakukan. Demikian juga dengan mekanisme anggaran untuk mendukung operasional labor kesehatan dalam mempercepat proses testing dan racing.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sumbar, Dessy Adin menyebut pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk pembangunan daerah Sumatera Barat termasuk dalam hal pendampingan dan pengawasan anggaran penanganan COVID-19.
Ia menyebut saat ini seluruh perwakilan BPKP di Indonesia ditugaskan untuk mengambil dua tema pengawasan program prioritas pembangunan daerah. BPKP Sumbar mengambil tema lumbung padi dan geopark Ranah Minang.
Tema lumbung padi sejalan dengan harapan Gubernur Sumatera Barat untuk mendorong sinkronisasi program pembangunan sektor pertanian di daerah itu.
“Pengawasan akan dilakukan terhadap lahan pertanian, bibit unggul bersertifikasi, sumber daya manusia petani, pupuk dan distribusi hasil pertanian,” ujarnya.
BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR
Discussion about this post