DPRD Sorot Lemahnya Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemko Sawahlunto

SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sorot kinerja perencanaan dan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah kota Sawahlunto.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Jaswandi terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD kota tersebut, Kamis (29/4/2021)

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta. DPRD merekomendasikan, Pemko Sawahlunto banyak melakukan penetapan anggaran yang kurang akurat yang mengakibatkan pemborosan dan kemubaziran penggunaan anggaran.

“ seperti adanya anggaran yang terealisasi 100 persen, namun kegiatan tidak terlaksana karna defisit “ kata Jaswandi

Seharusnya, jelas Jaswandi Pemko Sawahlunto dapat menghitung anggaran secara akurat sampai kegiatan dapat berjalan. Apalagi untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

“ jika memang anggaran yang tersedia tidak mencukupi sebaiknya kegiatan tersebut tidak perlu dianggarkan”harapnya.

Selanjutnya, beberapa program atau kegiatan pada beberapa OPD tidak terlaksana atau terealisasi nol persen, namun tidak menjelaskan masalah apa yang menyebabkan program yang gagal dilaksanakan tahun 2019 karena alasan defisit kembali gagal dilaksanakan tahun 2020 lalu.

Dia menjelaskan seperti program pendidikan non formal terdapat kegiatan pelaksanaan keaksaraan fungsional, terkait dengan kegiatan ini kami rekomendasikan agar pemko membuat kajian urgensi kegiatan yang dilaksanakan, apakah kegiatan ini mendesak atau tidak.

“ hal ini menunjukkan sebagian OPD tidak serius dalam mengisi matriks dalam LKPJ. Maka, agar OPD melengkapi informasi yang diminta pada matriks tersebut. Seperti, masalah yang dihadapi dan upaya mengatasinya” kata Jaswandi

Selain perencanaan, DPRD kota ini juga menyorot realisasi kegiatan. “ banyak program atau kegiatan dengan realisasi melebihi target, namun dengan realisasi anggaran dibawah 100 persen. Seperti, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan target 84.419 namun realisasi 141.785.

“ hal ini menunjukkan ketidakakuratan penggaran terutama unit cost layanan. Kami merekomendasikan pemko untuk menghitung unit cost agar jangan terjadi overbadget atau kelebihan dalam anggaran belanja” kata Jaswandi

Dikesempatan itu, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota ini atas penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ tahun anggaran 2020 dengan beberapa kritikan saran

“ beberapa rekomendasi yang telah diberikan akan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat lebih baik kedepan. Dan akan berupaya untuk lebih meningkatkan program yang masih belum maksimal “ harapnya. (T.Ab)