Diduga Terlibat KLB, Ketua DPC PD Mentawai Sumbar Dipecat

Padang — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) memberhentikan Samseri sebagai Ketua DPC PD Mentawai karna terkait atau terlibat dengan Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Sebagai pengganti, DPP memberikan mandat kepada Juni Arman SIP, MIP sebagai Pelakasana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penunjukan Plt tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat nomor: 61/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 pertanggal 4 Maret 2021.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar Januardi Sumka SH, MH ketika ditemui media, Rabu (16/3) di kantor DPD Partai Demokrat Sumbar di kawasan Ulak Karang, Kota Padang.

“SK penunjukan Juni Arman telah dikeluarkan DPP pada hari Kamis tanggal 4 Maret. Hal tersebut dilakukan karna ketua DPC Samseri disinyalir bergabung dengan GPK-PD dan diduga kuat ikut hadir pada acara kongres yg dilakukan di Deli Serdang, Sumut,” tegas Januardi.

“Dan untuk mengantisipasi agar jangan terjadi kekosongan pimpinan maka DPP langsung melakukan penunjukan Plt untuk menjalankan roda organisasi,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Juni Arman ketika dimintai tanggapannya membenarkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 dia telah menerima SK Plt Ketua DPC Mentawai. “Iya pada tanggal 4 Maret secara resmi saya telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagai Ketua DPC Mentawai,” imbuhnya.

“Dan pada keesokan harinya tanggal 5 Maret saya langsung mengikuti video conference bersama Ketum AHY dan ketua-ketua DPC seluruh Indonesia,” tegas Juni Arman.

Sebagai mana diketahui, konflik di tubuh Partai Demokrat telah terjadi sejak lebih dari sebulan yang lalu, dimana Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Puncaknya terselenggaralah Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Dan hasil KLB tersebut diklaim ilegal dan inkonstitusional oleh kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY, karna melanggar AD/ART Partai Demokrat. (Hen)