Payakumbuh — Perpanjangan masa pendaftaran warga calon penerima bantuan presiden (Banpres) produktif bagi usaha mikro atau Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) hingga akhir November 2020 membawa berkah tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur. Kebijakan itu ternyata mampu menggenjot penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) diwilayah tersebut, kok bisa?
Selidik punya selidik, ternyata kebijakan itu dimanfaatkan pemerintah kecamatan untuk menaikkan penerimaan PBB dengan menambahkan syarat wajib kunas PBB bagi warga yang hendak mengajukan permohonan BPUM.
Hal itu diakui Camat Payakumbuh Timur Irwan Suwandi saat dihubungi melalui telpon selulernya. Dikatakan Irwan, kebijakan tersebut sengaja diambil untuk menggenjot realisasi penerimaan PBB dikecamatannya yang masih cukup rendah.
“Hingga awal Oktober, realisasi penerimaan PBB kami masih rendah, angkanya dibawah 40 persen, padahal batas waktu normal pembayaran PBB tanggal 30 September. Maka kami gunakan BPUM ini untuk menggenjot penerimaan PBB. Kami surati lurah agar meminta bukti lunas PBB sebagai syarat tambahan” terang Camat Irwan.
Dikatakan, kebijakan itu bukan untuk mempersulit warga dalam memperoleh bantuan, akan tetapi cara menumbuhkan kesadaran warga agar tak hanya menuntut hak tapi juga mau menunaikan kewajiban.
“Harus berimbang lah, jangan hanya hak saja dituntut, sementara kewajiban berupa melunasi PBB tidak ditunaikan. Apalagi kita tahu dana pajak itu juga akan dikembalikan kepada warga, termasuk dalam bentuk BPUM ini,” jelas Irwan.
Dikatakan, kebijakan tersebut sempat menuai protes dari sejumlah warga, terutama mereka yang tidak mampu menunjukkan bukti lunas PBB.
“Kami sempat dikomplain warga terkait kebijakan ini, akan tetapi setelah dijelaskan kenapa kebijakan ini diambil, mereka bisa menerima dan bersedia melunasi PBB nya,” ujar Irwan.
Ditambahkan, efek kebijakan tersebut langsung terasa disisi peningkatan penerimaan PBB di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur.
“Ada lurah kami yang melapor bahwa angka penerimaan PBB langsung melesat. Dalam dua hari menerima pendaftaran BPUM saja, capaian penerimaan PBB nya bahkan melebihi penerimaan selama sembilan bulan awal, luar biasa kan,” tukas Irwan.
Ditambahkan,” Kadang diperlukan cara-cara seperti ini untuk mengingatkan warga akan kewajibannya, seperti PBB. Kami mohon maaf jika kurang berkenan, tapi kebijakan tersebut harus kami ambil untuk menggenjot penerimaan PBB yang masih rendah. Dan alhamdulillah ternyata cukup berhasil,” pungkas Irwan.
Penerimaan pendaftaran BPUM sendiri di Kota Payakumbuh akan berlangsung hingga tanggal 25 November 2020. Seluruh berkas pendaftaran dikumpulkan kepada Dinas Koperasi dan UKM melalui kecamatan dan kelurahan.
Adapun syarat yang diminta untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah WNI yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK), melampirkan surat keterangan usaha (SKU), tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR), memiliki usaha mikro dan bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. (rel)
Discussion about this post