Zaiful Leza Dorong Pemda Tingkatkan Nilai Jual Pendapatan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Tol

Padang Pariaman — Mantan anggota DPRD Padang Pariaman 3 periode, Zaiful Leza mendorong pemerintah daerah untuk membantu masyarakat pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan jalan tol.

Menurutnya sejauh ini, persoalan yang ada di lapangan, dalam hal proses ganti rugi lahan pembangunan tol, belum menemui titik terang. Sehingga masih banyak masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi pembebasan lahan.

“Kita mendorong pemerintah daerah hadir di sini memberikan kepastian, tentang masalah pembebasan ganti rugi lahan masyarakat yang terpakai untuk pembangunan tol Padang Pariaman – Pekanbaru,” terangnya sewaktu diskusi dengan media dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, rendahnya harga ganti rugi yang akan dibayarkan dalam proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Padang Pariaman, akan berdampak terhadap progress pembangunan tol.

Saat ini, katanya, harga ganti rugi yang ditetapkan kepada lahan masyarakat yang terkena pembangunan tol, berdasarkan harga NJOP. Sehingga tak hayal, banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan keberatan dengan harga tersebut dan enggan untuk menyerahkan tanahnya.

“Harga NJOP itu masih rendah. Hitungannya dari 5000 rupiah per meter. Sementara selama ini masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli itu berdasarkan harga pasar. Nah, ini yang jadi persoalannya,” terang Zaiful.

Ia menerangkan, penentuan harga pasar juga dipengaruhi berdasarkan zona wilayah. “Harga pasar yang didasari dari transaksi itu juga tak sama. Harga tanah di Padang Pariaman ini dilihat dari harga pasar berdasarkan zonanya,” terangnya lagi.

Maka dari itu, Zaiful Leza mendorong pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk segera meningkatkan pembaruan harga NJOP dengan merancang Perda terbaru dengan perubahan atas Perda yang lama. Karena menurutnya, harga NJOP yang ada saat ini masih merujuk kepada Perda yang lama.

“Jika Perda yang lama itu dirubah lalu diperbarui harga nilai jual. Kita yakin tak akan ada yang dirugikan di sini. Karena uang ganti rugi itu juga berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Jika NJOP naik, secara otomatis jadi income juga untuk menunjang PAD daerah kita,” tukas Zaiful menerangkan. (*)