Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali gerak cepat mengawal pendistribusian bantuan sosial untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19 di bulan Juni 2020.
“Alhamdulilah, saat ini bantuan tahap pertama sudah didistribusikan ke masyarakat yang benar-benar terdampak. Tahap Kedua Polri sudah menggulirkan di bulan Juni,” kata Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19.
Hal itu diungkapkan Komjen Pol Agus Andrianto saat menerima audiensi tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) bertempat di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
Selain itu, lanjut Kabaharkam Polri, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis juga telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial (Baksos) membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam rangka menyisir masyarakat yang belum tersentuh bantuan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kapolri sudah perintahkan cadangan logistik 25 ton di Polda dan 10 ton di Polres. Bulan Juni ini didorong 5 ribu ton ke setiap wilayah,” terang Komjen Pol Agus Andrianto.
Untuk mendukung hal itu, Korbinmas Baharkam Polri telah mengumpulkan data warga yang terdampak pandemi, yakni data valid penerima bansos sebagai warga miskin lama dan miskin baru akibat COVID-19.
Kegiatan lain yang dilakukan Polri adalah mendorong meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Langkah-langkah yang dilaksanakan salah satunya dengan menerbitkan petunjuk dan arahan (Jukrah) ke wilayah sebagai upaya antisipasi dari apa yang diingatkan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang rawan pangan.
“Juga kami terbitkan Surat Telegram Kapolri tentang Kampung Tangguh Nusantara, tangguh semuanya baik SDM, keamanan, kesehatan, maupun ketahanan pangannya,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.
Adapun audiensi dengan KSP itu sendiri merupakan bentuk silaturahmi dan koordinasi Tim KSP dan Baharkam Polri dalam rangka verifikasi data dan kesiapan menghadapi kebijakan kenormalan baru (new normal).
Verifikasi data yang dibutuhkan oleh KSP terkait: data orang miskin baru (pengangguran); pemetaan terkait kawasan industri yang merumahkan/PHK karyawannya; serta kesiapan TNI-Polri dalam rangka mengamankan pembukaan sentra perekonomian yang akan dilaksanakan dalam kebijakan kenormalan baru.
Tim KSP diwakili oleh Irjen Pol (Purn) Hengkie Kaluara (sebagai Tenaga Ahli Utama KSP), Marsda (Purn) Warsono (Tenaga Ahli Utama), dan Mayjen TNI (Purn) Winston Simanjuntak (Tenaga Ahli Utama). Sementara Kabaharkam Polri didampingi oleh Irjen Pol Risyapudin Nursin (Kakorbinmas Baharkam Polri) dan Kombes Pol Hendi Handoko (Kabagopsnalev).
Amr
Discussion about this post