Padang Pariaman — Anggota DPRD Padang Pariaman, Ramli mengatakan, sangat menyayangkan kinerja Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, dalam penanganan Covid 19 yang sampai kini BLT Kabupaten Padang Pariaman, masih belum dicairkan kepada KK miskin yang berhak menerimanya.
Pernyataan itu disampaikan Ramli, dalam percakapan khusus di Pariaman, Minggu (146/2020). Kata Ramli, Dewan mengusulkan jumlah masyarakat miskin yang harus diberikan BLT Kabupaten itu, berjumlah 28.000 KK miskin.
Ternyata sekarang, tinggal 5000 KK miskin yang bakal dibayarkan BLT Kabupaten Padang Pariaman. Sudahlah dikurangi dari usulan Dewan semula. Toh masih belum juga dicairkan. Ada apa sih pihak eksekutif, kok masih bermain lagi.
“Saya emang tidak habis pikir cara kerja eksekuti di bawah kepemimpinan Bupati Ali Mukhni, tidak serius dalam penanganan Covid 19 ini,” ujar putra VII Koto dari Fraksi Gerindra ini.
Diejelaskan Ramli, akibat tidak seriusnya Bupati Ali Mukhni, dalam penaganan wabah Virus Corona ini dan tidak mau mengikuti petunjuk pemerintah Pusata SKB Dua Menteri yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, sudah dua kali dana transfer dari pusat dipotong sebanyak Rp. 38 miliar.
“Inilaah salah satu akibat terlambatnya pembayaran BLT Kabupaten Padang Pariaman, untuk 5000 KK miskin beum juga dicairkan. Bisa saja dana itu tidak ada pada kas daerah,” tukas laki-laki yang punya perawaan pendiam ini.
Lebih jauh disampaikan Ramli, pada awalnya Dewan mengusulkan anggaran untuk Covid 19 Kabupaten Padang Pariaman ini, Rp. 78 miliar. Akhirnya, turun menjadi Rp. 75 miliar. Karena Dewan, sifatnya usulan dan pelaksana kegiatan merupakan tanggung jawab eksekutif.
“Bagi kita tida ada persoalan yang penting dilaksanakan. Kita melihat penanganan Covid 19 Padang Pariaman, tidak serius tetapi hanya sekedar menjawab tanya pemerntah pusat. Buktinya, mana ada razia pasar, mana ada razia mesjid dan rumah ibadah. PSBB orang PSBB pula awak, tingkat keberhasilannya tidak bisa diukur,” ulang Ramli lagi.
Kepala BadanPemberdayaan Keuangan Daerah (BPKD) Armen Rangkuti yang ditanya, tentang BLT Kabupaten Padang Pariaman, berapa bulan anggaran APBD Padang Pariaman yang disediakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sampai berita ini diturunkan tidak pernah ada jawaban sama sekali.
Pada hal, Armen Rangkuti, sudah berjanji akan menjawab pertanyaan wartawan. Ternyata, janji, tinggal janji. Apabila dihitung anggaran yang dibutuhkan untuk BLT Kabupaten Padang Pariaman itu, Rp. 13,5 miliar. Dengan pembayaran 3 bulan pertama Rp. 600 ribu rupiah/KK/bulan Tahap Satu. April, Mei dan Juni 2020. Kemudian Tahap dua, Juli, Agus dan September 2020 dengan anggaran Rp. 300 ribu rupiah/bulan/KK miskin.
Pasalnya, jauh hari Pemda Padang Pariaman, sudah memerintahkan kepada wali nagari untuk menganggarkan BLT DD untuk 6 bulan. Kalau BLT DD 6 bulan. Tentu BLT APBD Kabupaten juga 6 bulan. “Ribut nanti, kalau dibedakan,” tukuk Ramli sambil berlalu. (aa)
Discussion about this post