Padang Pariaman — Setidaknya Rp8,3 miliar, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Padang Pariaman, tidak jelas rimbanya. Wajar saja, BLT Kabupaten, belum dicairkan. Sumber dana Rp8,3 miliar itu, dari ADN dan DD 103 Nagari di Padang Pariaman.
Kepala BPKD Padang Pariaman, Armen Rangkuti, ketika dihubungi Selasa (9/6/2020) mengaku tidak melihat adanya dana itu pada BPKD. “Maaf saya baru satu minggu, ditugaskan menjabat Kepala BPKD Padang Pariaman,” ujar Armen Rangkuti.
Armen Rangkuti, menyarankan untuk menghubungi langsung Sekda Kabupaten Padang Pariaman, Jon Priadi, SE, MM. “Sebaiknya, langsung saja koordinasi dengan Sekda Padang Pariaman,” kata Rangkuti lagi.
Sekda Kabupaten Padang Pariaman, Jon Priadi, SE, MM ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp dan ditelpon langsung tidak menjawab sama sekali. Sebelumnya sekitar 10 hari belakang dihubungi Jon Priadi, menyarankan supaya koordinasi dengan Kadis DPMD Padang Pariaman, Erman.
“Saya kirimkan nomor telpon atau WA Erman. Silahkan dihubungi dan dipertanyakan,” tulis Jon Priadi.
Kadis DPMD Padang Pariaman, Erman yang sudah dua kali dicoba menghubungi melalui pesan WhatsApp tidak ada jawaban sama sekali. Ketika dicoba menelpon langsung juga tidak diangkat.
Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Arwinsyah yang diminta komentarnya, juga tidak menjawab sama sekali. Baik ditelpon atau melalui pesan WhatsApp.
Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni yang coba dihubungi, nomor telpon dan WA tidak ditemukan sama sekali.
Anggota DPRD Padang Pariaman, Happy Neldi, dalam menjawab pertanyaan wartawan mengatakan dana BLT Kabupaten itu, belum ada. Ketika disampaikan kepada Happy Neldi, kok belum ada. Itu bukan jawaban yang benar. Sumber dana BLT Kabupaten itu dari dana ADN dan DD Nagari yang dipotong oleh pihak Kabupaten yang diperkirakan terkumpul R 8,3 miliar dan bukan bersumber dari APBD Padang Pariaman.
“Oh gitu yo, kata Happy Neldi. Kok Kadis DPMD Padang Pariaman, tidak mau buka suara. Kalau macam ini perlu digiring terus, sampai persoaalan ini tuntas dan masyarakat dapat menerima dana BLT yang sudah dijanjikan,” ujar Happy Neldi yang mengaku akan menjadi Calon Bupati Padang Pariaman ini.
Ketua Pekat IB Padang Pariaman, Irmansyah, ketika diminta komentarnya mengatakan, meminta Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, transparan dalam memimpin Kabupaten Padang Pariaman. Apalagi ini terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan hak masyarakat miskin yang terdampak Covid 19.
“Kami minta secepatnya dicairkan. Jangan tunggu pula kami demo ke Kantor DPRD Padang Pariaman dan Kantor Bupati Padang Pariaman,” tegas Irmansyah.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan bansos selama Covid-19.
“Kami siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus bansos, terutama BLT Dana Desa,” kata Budi Arie, Sabtu (30/5) media petik dari sumber mediaindonesia.com.
Jauh hari, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan bahwa korupsi anggaran penanganan bencana, termasuk penanganan Covid-19, dapat dikenakan hukuman mati.
“Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020). Firli mengatakan, KPK terus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI yang mengawasi percepatan pengadaan barang untuk penanganan virus Corona, tulis laporan nasional.kompas.com. (aa)
Discussion about this post