Pesisir Selatan – Muslim, S.PdI.,M.Kom, Politisi PKB sekaligus ketua ormas Projo Pessel dan sekretaris Laskar Anti Korupsi Indonesia Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) mendesak dan dukung DPRD Pessel panggil Dinsos dan Bupati setempat terkait kisruh BLT Covid-19.
Ia sangat menyayangkan kisruhnya pembagian bantuan langsung tunai kepada masyarakat baik proses pencairannya maupun data yang saling menyalahkan antara wali dan dinas sosial, ungkap Muslim kepada reportaseinvestigasi.com, Selasa 12 Mei 2020.
Sementara itu kata, Muslim saatnya DPRD bekerja, jangan pura pura tidak tau masalah yang terjadi dua pekan belakangan ini.
Lanjutnya, karena banyaknya pembagian bantuan yang tidak sesuai dengan data yang diajukan oleh wali dengan data penerima yang keluar, “Apakah ini benar kesalahan dinas terkait atau akal akalan wali saja untuk melepas tangan terkait keributan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Yusmardi mengatakan bukti tidak bekerja itu terkonfirmasi jelas dari banyaknya penerima program keluarga harapan (PKH) yang masih masuk sebagai calon penerima BLT dari Pemprov Sumbar.
“Artinya mereka tidak memverifikasi data. Selain PKH, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) juga masih banyak yang masuk. Parahnya lagi, orang kaya juga masuk,” katanya kepada wartawan di Painan, Senin, 11 April 2020.
Padahal pemerintah nagari, kata Yusmardi, telah bekerja melakukan pendataan ulang, sebelum dikirim ke pemerintah kabupaten. Verifikasi dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS), sesuai instruksi dari kabupaten.
Bahkan, seluruh perangkat nagari dan relawan Covid-19 tingkat nagari sudah bekerja siang malam terkait pemisahan data. Meski begitu, nama yang keluar masih nama-nama yang terdata sebagai penerima manfaat PKH, BPNT dan keluarga mampu.
Akibatnya, para wali nagari menjadi sasaran kekesalan warga. Hal itu terjadi di Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, dan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang. Di kedua nagari itu, warga sempat merusak dan menyegel kantor wali nagari.
Muslim berharap semua yang punya kebijakan harus kerja ikhlas dan benar mulai dari kementerian sampai ketingkat desa/nagari. “Apalagi di bulan suci ini kita tidak boleh saling menyalahkan,” ujarnya lagi.
Ia juga himbau masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan pihak yang akan memprovokasi, jika memang berhak menerima kan ada kesempatan menyampaikan baik-baik kepihak terkait, wali harus proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kriteria yang menerima.
Terakhir Muslim menambahkan agar masyarakat selalu memperhatikan himbauan umara dan ulama terkait penerapan PSBB sehingga tidak ada lagi tambahan kasus baru di setiap daerah seperti yang diharapkan Presiden Jokowi bahwa habis ramadhan ini hendaknya berakhir pula pendemi di Indonesia dan kembali hidup nomal.
“Untuk itu masyarakat jangan sok pintar karena pemerintah sudah mengkaji dampak terburuk kalau kita tidak mematuhi aturan kesehatan, masalah ibadah dirumah MUI sudah kaji dengan benar sesuai dengan anjuran agama. Intinya kita harus saling berkerja sama,” tutupnya. (Robi)
Discussion about this post