Pasar Pangan Murah di Pesisir Selatan Dikerumuni Emak-emak

Pesisir Selatan – Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menggelar pasar pangan murah bagi warga miskin yang terdampak ancaman Covid-19. Pada Kamis (7/5) pagi di Kantor Dinas Pangan setempat.

Pantaun wartawan di lapangan, sembako murah ini diangkut oleh dua unit mobil Pick Up Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan terpampang bergambar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur, Nasrul Abit. Dua unit mobil tersebut sudah terparkir di halaman kantor Dinas Pangan Pessel.

Tidak berselang lama, akhirnya mobil Pick Up tersebut pergi meninggalkan Kantor Dinas Pangan Pessel, dengan mengangkut sembako murah yang hendak dijual murah kepada ratusan warga.

Selanjutnya, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Kantor Dinas Pangan Pessel, yang didominasi oleh kaum emak-emak.

Karena, sistem pembelian harga sembako murah ini tidak berkeruncingan, ratusan warga mendesak masuk ke ruangan Kantor Dinas Pangan Pessel.

Namun, tidak terbendung dengan desakan warga, sejumlah Pegawai Dinas Pangan terpaksa menggubarkan kerumunan warga dengan cara paksa tanpa dibantu petugas dari Kepolisian

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut menimbulkan kerumunaan massa.

Tentu, kegiatan itu bertentangan dengan Maklumat Kapolri, berisi imbauan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.

Dengan maklumat itu, Polri mengajak masyarakat menerapkan physcal distancing secara disiplin. Demi untuk memutus mata rantai Covid-19.

Kegiatan itu, selanjutnya juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB itu juga berbunyi, masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkumpul, mengumpulkan orang banyak.

Informasi dihimpun, ratusan warga tersebut diperintahkan untuk membawa Kartu Keluarga (KK) supaya dapat membeli bahan pokok murah dengan harga yang bervariasi.

Salah seorang warga Painan, Tresna (43) mengatakan, dirinya mendapat kabar dari tetangganya, jika warga hendak membeli sembako murah dianjurkan membawa KK.

“Mendengar kabar adanya sembako murah di Kantor Dinas Pangan Pessel, maka saya mendatangi bersama warga lainnya. Eh sesampai di Kantor Dinas Pangan Pessel, sembako tersebut tidak ada lagi, karena mobil pengangkutnya sudah pergi, “ujarnya pada wartawan.

Saat ditanya, pakah ibuk tau Peraturan Pemerintah tentang PSBB dan Maklumat Kapolri? Dia menjawab tau, karena dirinya bersama warga berharap dapat bembeli sembako murah. “Kami sebenarnya takut berkerumun, tapi kami berharap dapat membeli sembako murah ditengah ancaman Covid-19,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pangan Pessel, Alfis Basyir mengatakan, pihaknya sempat terkasima dengan membludaknya warga mendatangi Kantor Dinas Pangan, akhirnya, pihaknya terpaksa menghentikan dan menyuruh warga pulang.

“Kami sempat terkesima, penghentian ini sudah kami koordinasikan dengan Kodim Pessel 0311. Kami juga heran, kenapa bisa membludak seperti itu. Padahal kami tidak memberi tau secara umum, “ujarnya di Painan.

Alfis menyebutkan, jumlah paket golongan I sebanyak 342, dengan harga nominal Rp100 ribu dan didiskon 50 persen dan paket golongan II dengan harga Rp150 ribu berisi satu krai atau satu lapik telur dan 5 Kg beras.

Selanjutnya, paket golongan III dengan harga Rp75, diskon 25 persen yang berisi 1Kg daging baku dengan jumlah 60 paket.

“Tadi ada sekitar 400 warga yang menyerahkan KK kepada kami. Namun, yang sudah terjual sekitar 270 paket dan sisanya ada 171 paket. 171 paket itu kami bawa ke Kecamatan Koto XI Tarusan tarusan, karena, di Tarusan tertib, selian tertib, Tarusan juga kekurangan, “ujarnya.

Lanjut Alfis mengatakan, warga yang berhak membeli sembako adalah warga miskin yang benar-benar terdampak Covid-19.

Kendati demikian, pihaknya akan mengusulkan kembali kepada Dinas Pangan Provinsi, jika nanti dikabulkan usulan itu maka akan diterapkan sistem onlene bagi warga yang hendak membeli sembako murah ini. Demi untuk menghindari kerumunan warga.

“Seandainya, usulan itu dikabulkan maka pendaftarannya dilakukan secara onliene. Nah, jika orang yang mampu yang mendaftar maka kami tolak,” tutupnya. (Robi)