Pariaman – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa HLM TPID Triwulan I Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pengendalian Harga Pangan Pasca Bencana serta Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1447 H”.
Mahyeldi mengungkapkan, Sumatera Barat saat ini masih menghadapi dampak kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur irigasi dan jalan akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pasokan pangan menjelang meningkatnya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan (Februari 2026) dan Idul Fitri (Maret 2026).
“Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota agar pengendalian harga pangan dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Ia juga memaparkan, berdasarkan data tiga tahun terakhir, komoditas pangan yang kerap memicu inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri bersifat berulang, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam ras. Menurutnya, kondisi ini perlu diantisipasi bersama agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten/Kota diminta memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi konkret guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan. Dengan langkah-langkah nyata tersebut, diharapkan inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2026 dapat lebih terkendali,” harap Mahyeldi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, usai mengikuti HLM TPID menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan pemantauan harga secara intensif di pasar rakyat untuk mencegah spekulasi harga menjelang Bulan Suci Ramadan 2026. Selain itu, Pemko Pariaman juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala.
“Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi pasca-bencana,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi. Ia menyatakan komitmen Pemko Pariaman untuk menjalankan arahan TPID Provinsi Sumatera Barat agar gejolak harga pangan pasca-bencana dapat ditekan.
“Kami ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, tanpa dibebani kenaikan harga pangan yang ekstrem,” katanya.
Ia berharap, melalui HLM TPID ini, inflasi di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan meskipun dihadapkan pada tantangan pemulihan pasca-bencana.
(Dewi)
Discussion about this post