Jalan yang Bertahan di Tengah Badai Efisiensi Anggaran

Oleh : Syafri Piliang
Wartawan Muda

Di Dharmasraya, jalan bukan hanya sekadar hamparan aspal dan batu. Ia adalah nadi, yang menentukan apakah hasil sawit sampai ke pabrik tepat waktu, apakah petani bisa menjual gabahnya dengan harga layak, dan apakah anak – anak tiba di sekolah tanpa harus berjibaku dengan lumpur dan lubang.
Namun, nadi itu kerap tersendat.

Di tengah badai efisiensi anggaran dan kondisi fiskal yang jauh dari kata ideal, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berada di persimpangan sulit, sementara kebutuhan masyarakat terus mendesak, ruang fiskal semakin sempit. Jalan – jalan poros yang rusak berat menjadi saksi bisu tarik – menarik antara keterbatasan anggaran dan tuntutan hidup sehari – hari warga.

Infrastruktur jalan memang tak pernah netral. Ia menentukan siapa yang bergerak cepat dan siapa pula yang akan tertinggal. Di daerah agraris seperti Dharmasraya, jalan rusak berarti ongkos angkut yang membengkak, harga jual hasil pertanian yang tertekan, dan waktu tempuh yang kian panjang. Pada akhirnya, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada roda ekonomi lokal.

Di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah memilih untuk tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan. Upaya perbaikan tetap dijalankan, meski dengan langkah yang terukur dan tidak selalu merata. APBD yang terbatas tak lagi menjadi satu-satunya sandaran.

Pemerintah daerah aktif membangun komunikasi, mengetuk pintu kementerian, dan melakukan lobi ke pemerintah pusat demi memastikan Dharmasraya tidak sepenuhnya tersisih dari peta pembangunan nasional.
Langkah ini bukan tanpa kritik.

Realokasi anggaran memang membuat sejumlah ruas jalan poros mulai ditangani, namun masih banyak titik yang harus bersabar. Jalan – jalan yang belum tersentuh perbaikan seolah menjadi pengingat bahwa pembangunan selalu melibatkan pilihan dan pilihan itu tak pernah sepenuhnya memuaskan semua pihak.

Tahun 2026 menjadi babak yang sangat penting. Di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani, pemerintah daerah merencanakan alokasi sedikitnya Rp 70 miliar yang bersumber dari APBD dan dukungan dana pusat, untuk memperbaiki jalan-jalan poros utama yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Angka itu bukan sekadar nominal dalam dokumen anggaran, melainkan harapan agar mobilitas warga kembali lancar dan denyut ekonomi daerah tak terus melemah.
Di Dharmasraya, jalan adalah janji. Janji bahwa negara melalui pemerintah daerah tetap selalu hadir meski dengan segala keterbatasannya.***