BUKITTINGGI — Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa, setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan tersebut didasarkan pada jejak sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, termasuk Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, serta pemangku kepentingan lainnya, baik di daerah maupun di tingkat pusat.
“Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional,” kata Mahyeldi.
Gubernur Sumbar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menggelar seminar atau forum akademik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten guna memperkuat argumentasi bahwa Bukittinggi layak memperoleh status daerah khusus atau istimewa.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan dengan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026) yang membahas penguatan wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa Bukittinggi memiliki nilai sejarah penting sebagai Kota Perjuangan.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan bahwa Bukittinggi merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa awal kemerdekaan.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948,” ujar Ramlan.
Ramlan menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meyakinkan pihak-pihak terkait untuk mendukung pemberian status khusus tersebut. “Karena secara historis, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI,” katanya.
Ramlan juga mengungkapkan rencana untuk menghadirkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber dalam seminar, mengingat pengalaman Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi. (nov)
Discussion about this post