Oleh : Syafri Piliang
Wartawan Muda
Di Sungai Rumbai, sebuah kecamatan yang selama ini hidup di batas yakni antara Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, negara akhirnya melangkah lebih dekat. Bukan dengan seremoni besar atau janji panjang, melainkan melalui sebuah loket kecil bernama Samsat Nagari.
Tampak Rabu pagi, 7 Januari 2026, Kantor Camat Sungai Rumbai menjadi saksi ketika Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani meresmikan Pelayanan Samsat Nagari (Samnag) Sungai Rumbai.
Ini, sebuah peristiwa administratif, namun bermakna sosial, terutama bagi warga perbatasan yang selama ini akrab dengan jarak dan keterbatasan.Selama bertahun – tahun, urusan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Sungai Rumbai bukan sekadar soal kewajiban, tetapi juga soal perjalanan panjang.
Waktu terbuang, biaya bertambah, dan pilihan sering kali menjadi abu – abu untuk patuh, atau menunda. Dalam kondisi seperti itu, negara terasa jauh untuk sekadar mengurus selembar STNK.
Kini, jarak itu dipangkas.
“ Penambahan Samsat Nagari ini sangat membantu masyarakat, ” ujar Bupati Annisa dalam sambutannya.
Ucapan yang sederhana, namun menyimpan realitas panjang tentang ketimpangan akses layanan publik di wilayah pinggiran. Sebelumnya, Dharmasraya hanya memiliki satu Samsat saja yang ada di Nagari Sialang Gaung. Bagi Sungai Rumbai dan nagari sekitarnya, itu belum cukup.
Kehadiran Samsat di Nagari Sungai Rumbai bukan sekadar penambahan unit layanan, melainkan penegasan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti di pusat kabupaten. Bahwa negara wajib hadir hingga ke tapal batas sekalipun, soalnya ini kebutuhan.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyebut Samsat Nagari sebagai inovasi pelayanan publik artinya sebuah cara baru untuk mendekatkan negara kepada warganya. Namun di balik itu, tersimpan pesan yang lebih strategis dan realistis, wilayah perbatasan adalah ruang rawan administrasi.
Tanpa pelayanan yang mudah, kendaraan bisa “ menyeberang identitas”, berpindah pelat, berpindah kontribusi.
Samsat Nagari, dalam konteks ini, bukan hanya soal pajak, tetapi soal keberpihakan. Soal memastikan kendaraan di perbatasan tetap berpelat BA, tetap tercatat sebagai bagian dari Sumatera Barat, tetap memberi kontribusi bagi daerah tempat ia benar-benar digunakan.
Pelayanan ini dibuka setiap hari kerja dan dipusatkan di Kantor Camat Sungai Rumbai. Bagi warga, itu berarti lebih dari sekadar loket baru. Itu adalah penghematan waktu, biaya, dan tenaga. Sebuah kemudahan yang selama ini terasa mahal.
Namun, seperti semua kebijakan publik, Samsat Nagari juga menuntut konsistensi.
Pelayanan yang ramah, sistem yang stabil, dan kepastian tanpa pungutan liar menjadi ujian berikutnya. Sebab kedekatan negara tidak cukup hanya dengan membuka kantor ini , ia harus dirasakan dalam sikap dan pelayanan.
Peresmian ini turut dihadiri Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, jajaran Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Dharmasraya, UPTD Samsat Jon Efrizal, serta tokoh masyarakat. Kehadiran banyak pihak menandai satu hal: pelayanan publik adalah kerja kolektif.
Dari Sungai Rumbai, kita belajar bahwa pembangunan tidak selalu tentang gedung megah atau angka besar. Namun terkadang, ia hadir dalam bentuk loket sederhana, yang membuat warga merasa diurus, bukan diuruskan.Dan di wilayah perbatasan, rasa itu adalah fondasi terpenting dari kehadiran negara untuk warganya.***
Discussion about this post