DPRD Kota Padang Dorong Langkah Terukur dalam Penanganan Banjir Bandang

Padang — DPRD Kota Padang kembali mengambil peran sentral dalam merespons bencana alam yang melanda daerah. Melalui Rapat Paripurna, DPRD Kota Padang secara khusus membahas roadmap penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, sebagai upaya merumuskan langkah pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna tersebut digelar pada Selasa (9/12/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Forum ini menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk menghimpun aspirasi masyarakat, mengevaluasi dampak bencana, sekaligus menyusun arah kebijakan penanganan pascabencana ke depan.

Selanjutnya, rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, para anggota DPRD Kota Padang, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD Kota Padang yang sejak hari pertama bencana telah turun langsung ke lokasi terdampak dan mendampingi masyarakat.

“Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota DPRD yang sejak hari pertama kejadian banjir dan longsor sudah hadir di tengah masyarakat,” ujar Andree.

Lebih lanjut, Andree menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana di Kota Padang telah diperpanjang hingga 15 Desember 2025. Ia menegaskan, berbagai masukan DPRD yang bersumber dari kondisi riil di lapangan menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah tindak lanjut Pemerintah Kota Padang.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Padang juga menyoroti sejumlah persoalan krusial, salah satunya terkait ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Penurunan produksi air bersih akibat hujan ekstrem menjadi perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Andree menyampaikan bahwa produksi air bersih yang sebelumnya berada di angka 77 persen kini turun menjadi sekitar 46 persen, dan saat ini tengah diupayakan pemulihannya secara bertahap.

Pada akhirnya, DPRD Kota Padang menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana.

Adv