Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan, Kantah Jakbar Giat “Kamis Manis”

Jakarta Barat — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat mengikuti kegiatan Kamis Manis (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan layanan pertanahan di wilayah DKI Jakarta.

Melalui forum Kamis Manis, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Kantor Pertanahan, perkembangan pelaksanaan kegiatan strategis, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan. Forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Kanwil BPN DKI Jakarta dengan seluruh Kantah di wilayah kerja, termasuk Kantah Jakarta Barat.

Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Erwin Sopyan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang semakin baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kegiatan Kamis Manis menjadi ruang evaluasi yang sangat penting bagi kami. Melalui monitoring dan evaluasi ini, Kantah Jakarta Barat dapat mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh dalam forum tersebut akan dijadikan sebagai bahan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan, sekaligus memastikan seluruh program pertanahan berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi aktif Kantah Jakarta Barat dalam kegiatan Kamis Manis diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pertanahan, serta mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.**

(Red/amr)