Memotret Dugaan KKN “Berjamaah” di Dinas PUPR Limapuluh Kota

Limapuluh Kota — Kadis PUPR Limapuluh Kota, Yunire Yunirman serta Kabid PSDA, Jamalis dan kroni- kroni berpotensi dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999.

Pasalnya, Yunire selaku PA di Dinas PUPR Limapuluh Kota, diduga secara sadar telah melakukan tindak KKN dan kangkangi Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 1 terkait pengankatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), JMl, konon tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, juga terkesan “Tutup Mata”, dugaan PPK bertindak selaku Suplayer ( Rekanan Pengadaan Barang/ Jasa ).

Pasalnya, berdasarkan investigasi wartawan di lingkungan PUPR, kini selain dihebohkan wabah Covid- 19, para rekanan di Luak Limapuluh Kota, merasa cemas terhadap sosok Kabid SDA, Jamalis yang dikenal tidak memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diberikan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), seyogyanya “Labrak” Perpres No. 54 Tahun 2010, pasal 12 ayat 1.

Sedikitnya 60 paket pekerjaan, Embung dan Sungai Penunjukan Lansung ( PL ) di Bidang Sumber Daya Air ( PSDA) PUPR Limapuluh Kota, TA. 2020, diperkirakan nilai Rp.10 M dari ratusan paket berdasarkan DPA PUPR Limapuluh Kota, TA 2020, dimana kontrak kerjanya di tandatangani PPK yang tidak miliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan, tidaklah sah atau batal demi hukum.

Berdasarkan investigasi wartawan dilapangan, oknum Kadis PUPR terkesan memanfaatkan situasi blunder akibat merebaknya wabah mendunia virus corona, untuk ber KKN ria, dengan oknum Kabid PSDA, JMl melalui berlansungnya 60 paket pekerjaan Embung dan Normalisasi sungai, senilai Rp.10 M itu, bersama- sama menggrogoti berupa pembelian paket dari rekanan 10 persen.

Dilain pihak, Kadis PUPR, juga ditenggarai pura- pura tutup mata, atas permainan oknum PPK, JMl dan kroninya yang berpotensi “Cacat Hukum” itu, yang sangat dikutuk sebagian rekanan bertindak sebagai rekanan suplayer (Menopoli pengadaan barang seperti, Alat Berat, Kawat Beronjong, Semen dan Batu – red) pada 60 paket PL (Embung dan Normalisasi Sungai ), ujar sumber di PUPR.

Sementara, sejumlah 130 paket pekerjaan berupa pekerjaan Irigasi senilai Rp.30 M, konon berdasarkan surat edaran Badan Anggaran, anggarannya dipending.

Terkuaknya ” Lempar Batu, Sembunyikan Borok”, dilakoni Ynr dan JML serta ET, sinyalemen rampok uang rakyat setidaknya melalui 60 Paket PL PSDA senilai Rp.10 M yang telah ditunjuk rekanan kontraktornya, berpotensi ” Kangkangi” Perpres No.54 Tahun 2010, sangat berpotensi dijerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, menurut Penggiat Anti Kirupsi Sumbar, Ady Surya, SH, MH, akan dorong institusi Penegak Hukum negeri ini, usut dugaan penggrogotan keuangan rakyat ini, ujar Ady.

Dugaan KKN ria, kini dilakoni Kadis PUPR Limapuluh Kota, Yunire Yunirman bersama- sama dengan oknum Kabid PSDA, JML dan kroninya, ketika tudingan miring tersebut dimintakan tanggapannya, baik lansung ataupun via ponselnya, hingga berita ini terbit tidak memberikan tanggapannya.

Sementara itu Kadis PUPR, Yunire, mengatakan di ruang kerjanya, masalah sertifikat pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan dari dahulunya. “Jadi ini tidak masalah yang mempunyai pengalaman di eselon lll diangkat menjadi PPK, walaupun Kabid tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, yang penting punya pengalaman di eselon III,” tegas Yunire. (tim)