PADANG — Di tengah duka mendalam akibat bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan agar tidak memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga bahan pokok maupun kebutuhan penting masyarakat lainnya.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kabupaten/kota termasuk Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan daerah lainnya mengalami kerusakan parah. Ribuan rumah rusak, infrastruktur hancur, dan ratusan warga kehilangan mata pencaharian. Di tengah kondisi tersebut, laporan awal mengenai adanya potensi spekulasi harga mendapat perhatian serius pemerintah.
Gubernur menegaskan mencari keuntungan dengan menekan masyarakat pada saat seperti ini adalah tindakan yang tidak bermoral, tidak berempati, dan bisa dikenai sanksi hukum yang berat.
“Ketika masyarakat berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapa pun yang mencoba menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegas Gubernur di Padang, Jum’at (5/12/2025).
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, Gubernur meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi, memeriksa rantai distribusi guna mencegah praktik penimbunan barang secara berkala.
Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan kepada instansi terkait untuk berkoordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan utama lainnya tetap aman.
Di saat yang sama, Gubernur juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota untuk:
1. Melaksanakan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif, terutama di daerah terdampak berat.
2. Melakukan pendataan sarana industri perdagangan terdampak, seperti pasar, sentra industri, pelaku industri kecil menengah (IKM) dan industri menengah besar (IMB) di daerah masing-masing.
3. Melakukan upaya antisipatif dan responsif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting dan elpiji di tengah keterbatasan akses logistik antar kota/ wilayah saat ini sehingga tidak terjadi kenaikan harga.
4. Melakukan upaya pelarangan, pengawasan dan tindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga diatas aturan yang ditetapkan dan atau yang diluar kewajaran untuk barang pokok dan penting serta barang kebutuhan hidup lainnya.
5. Meminta OPD terkait melakukan koordinasi intens dengan OPD Provinsi serta Kementerian, baik dalam rangka pendataan dan formulasi solusi bersama yang dapat dilakukan.
“Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan hariannya dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Gubernur.
Gubernur mengajak seluruh pelaku usaha, distributor, pedagang, dan semua elemen masyarakat untuk menjaga empati dan solidaritas. “Kita bisa bangkit lebih cepat bila kita saling menjaga. Jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka,” tutup Gubernur. (adpsb/bud)
Discussion about this post