Gubernur dan Forkopimda Sepakati Penguatan Data dan Akses Darurat Menjadi Prioritas Penanganan Bencana di Sumbar

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy menggelar rapat bersama unsur Forkopimda Sumbar di Istana Gubernur, Jumat malam (28/11/2025). Pembukaan akses darurat dan penyeragaman data penanganan bencana menjadi fokus utama pembahasan.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting agar langkah penanganan bencana dapat berlangsung cepat, tepat, dan efisien. Ia juga meminta pembukaan akses jalan darurat menjadi prioritas, sehingga bantuan dan logistik dapat segera menjangkau seluruh titik terdampak.

“Persoalan integrasi data ini harus segera kita selesaikan bersama. Termasuk pembukaan jalur yang tertutup, minimal bisa dilalui sepeda motor terlebih dahulu agar bantuan tidak terhambat,” ujar Mahyeldi.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menilai akurasi data di lapangan saat ini masih belum seragam. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar dan terverifikasi.

“Perlu ada hotline khusus sebagai saluran informasi satu pintu, sehingga masyarakat bisa bertanya sekaligus melaporkan keadaan dengan lebih mudah,” kata Vasko.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi serta Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta turut mendukung percepatan pembukaan akses jalan dan penataan sistem data sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, melaporkan bahwa jajaran TNI mulai dari Kodam hingga Koramil telah mengaktifkan posko sejak awal bencana. Perkembangan situasi setiap hari juga telah dilaporkan kepada Panglima TNI dan KSAD.

Pangdam mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan unsur TNI dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara serta instansi terkait lainnya. Seluruhnya bergerak berdasarkan SK tanggap darurat dari Gubernur. Pangdam memastikan TNI siap memberikan dukungan penuh, termasuk percepatan distribusi obat-obatan ke wilayah yang membutuhkan.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar ditetapkan sebagai penanggung jawab data tunggal. Seluruh proses koordinasi, pendataan, dan penyampaian informasi akan dipusatkan di Posko Terpadu di Aula Istana Gubernur. (adpsb/cen/bud)