Kutipan Jawaban Bupati Dharmasraya atas Pandangan Fraksi DPRD tentang RAPBD 2026

Dharmasraya – Ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak mudah, kita harus jujur, realistis dan kreatif agar menjadi lebih baik dan mandiri secara keuangan dimasa mendatang. Dalam Postur Rancangan APBD 2026 Kabupaten Dharmasraya, hanya tersisa 2,2 persen (sekitar Rp 21 M) yang bisa digunakan untuk pembangunan dan operasional pendukung pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan program ekonomi kerakyatan dan mengakomodir usulan Pembangunan melalui Musrembang yang mencapai Rp 2 Triliun.

Ini disebabkan pemotongan Dana Transfer Keuangan Daerah oleh pusat sebesar lebih kurang 120 M yang di realokasikan oleh pusat untuk membangun sektor-sektor strategis seperti MBG, ketahanan pangan, kopdes merah putih, sekolah rakyat dan lain lain, yang nantinya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia.

Selain itu keterlanjuran tingginya belanja pegawai hingga 61% sejak tahun tahun sebelumnya membuat sumber dana lainnya yang seharusnya bisa digunakan untuk program pembangunan seperti PAD juga terpakai untuk membayar gaji pegawai. Saat ini tengah dilakukan pembahasan RAPBD untuk melakukan rasionalisasi kembali postur APBD ini bersama-sama eksekutif dan legislatif.

Tentu keadaan ruang fiskal yang sempit untuk membangun ini bukan hal yang mudah dan cukup menantang, namun kami percaya bahwa keadaan ini adalah kesempatan baik untuk kita sebagai daerah bisa jujur, introspeksi, dan mengkaji kembali (i) seberapa efektif setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan pembangunan yang berdampak luas kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan; dan (ii) apakah kita telah cukup berinvestasi kepada kegiatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihari mendatang (bukan justru berinvestasi kepada sarana yang hanya membebani APBD dengan biaya operasiona/ perawatan namun sedikit manfaat untuk pelayanan publik).

Dengan kekayaan SDA daerah kita dan potensi lainnya, jika bisa beradaptasi dan membuat berbagai terobosan yang terukur, maka saya yakin kedepan kita akan menjadi daerah yang mandiri secara finansial (tidak lagi bergantung kepada danatransfer dari pusat) dan memiliki APBD yang lebih tepat sasaran untuk pembangunan.

1) Memastikan RAPBD 2026 tepat sasaran dan terukur

Saat ini RAPBD Tengah dibahas bersama dengan legislatif. Dari ketersediaan dana 2,3 % atau sekitar 21 Miliar tersebut kita harus mengakomodir usulan musrenbang yang masuk kurang lebih 2T. Dari usulan yang masuk tersebut tentu perlu kita lihat program Pembangunan yang bersifat prioritas. Lalu bagaimana menentukan prioritas itu?

Berbagai sasaran dan indicator pencapaian Pembangunan telah ditetapkan didalam payung besar RPJMN dan RPJMD. Selain bersifat imperative tentunya indicator ini bisa menjadi tools atau alat agar setiap rupiah yang keluar terukur dan memiliki sasaran yang jelas. Saat ini kita masih perlu berpacu mengingat (i) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya yang berada pada Peringkat ke-11 (74,82) dan masih di bawah Provinsi (76,43) dan rata-rata Nasional (75,02); (ii) Tingkat kemiskinan yang mencapai 5,32% dan berada pada Peringkat ke-9 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat; (iii) Tingkat Pengangguran terbuka yang berada pada Peringkat ke-16 (6,02%) dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat serta masih di bawah Provinsi (5,75%) dan Nasional (4,91%) dan (iv) Tingkat Pertumbuhan ekonomi Dharmasraya yang hari ini 3,98% masih dibawah target Nasional sekitar 5,7% – 6%.

Pada RAPBD 2026 kita merencenakan pengangaran untuk program-program berikut (tidak dapat dimuat seluruhnya, antara lain):

A. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada sektor pendidikan dan kesehatan:

(i) Beasiswa Dharmasraya Juara Tingkat SD dan SMP (excul pada bidang Science, Technology, Engineering dan Math) dan Beasiswa Dharmasraya Juara setelah lulus SMA (bimbel agar lulusan SMA bisa bersaing untuk masuk ke Top University). Bertujuan untuk meningkatkan Skor PISA dan daya saing sumber daya manusia di level nasional dan internasional

(iii) Salah satu kebijakan penganggaran nasional adalah Pembangunan fisik/ revitalisasi sekolah dilakukan melalui Bantuan Presiden (APBN). Tahun ini, kita mendapatkan bantuan presiden sebesar kurang lebih 23 M, ditahun depan kita berharap bisa mendapat banpres untuk Pembangunan fisik sekolah lebih besar dari itu.

(iv) Tahun ini sekolah rakyat yang bersumber dari APBN senilai lebih dari 200 M akan dibangun di dharmasraya yang dapat menekan angka putus sekolah dan dapat menjadi barometer sebagai sekolah dengan fasilitas dan kualitas yang baik.

(v) Bantuan langsung kepada ibu hamil untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita stunting serta Cek Kesehatan Gratis. Tahun 2026 ditargetkan untuk ibu hamil yang berada pada desil 1 s/d desil 5

B. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian dan perkebunan:

(i) One Village One Product berupa bantuan modal, sarana prasarana dan pendampingan untuk budidaya 8 komoditas utama (telur ayam, sapi, ayam KUB, kambing, produksi jagung dan beras, ikan, dan pakan untuk memasok peningkatan produksi komoditas-komoditas tersebut) dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan dan berbasis wilayah. Program dilakukan secara bertahap 2026 s/d 2029 dan bertujuan untuk memastikan potensi perputaran uang 380 M pertahun dari MBG dan 600 M kebutuhan pangan lokal tidak lari keluar dharmasraya seperti yang selama ini terjadi.

(ii) Pembelian Rice Milling Unit Modern yang akan dikelola oleh BUMD Pangan dan Perkebunan. Pada tahap awal skema KSO dengan Gudang bulog. Hal ini bertujuan memastikan harga gabah petani sesuai dengan HET, memastikan pasokan dedak untuk bahan pakan Dharmasraya bisa dipenuhi, dan mendapatkan PAD tambahan melalui hilirasi pertanian.

(iii) Peningkatan produksi dan kualitas komoditas sawit berkolaborasi dengan dana dari BPDPKS, melalui replanting permejaan sawit rakyat dengan target 2000 HA tahun 2026 dan sarpras PKS Masyarakat.

(iv) Pendirian Pabrik Kelapa Sawit dengan mengutamakan sistem pendanaan non-APBD dan kerjasama dengan BUMN pengolahan TBS yang akan dikelola oleh BUMD Pangan dan Pekebunan

(v) Bantuan modal budidaya kopi seluas 2000 HA (skema APBN)

C. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengolahan sektor pertambangan baik dengan menambah WPR untuk masyarakat atau koperasi maupun pengelolaan Pertambangan oleh BUMD Pertambangan dengan skema kerjasama operasional dengan pihak swasta untuk 4 potensi tambang utama yaitu, emas, galian C, batubara, dan batu kapur

D. Mepercepat pertumbuhan ekonomi dan meningktkan pelayanan public dengan memperbaiki infrastruktur PU (jalan, jembatan, irigasi, pasar dan lain lain) yang mendukung program Pembangunan diatas dengan sistem scoring untuk menentukan infrastruktur mana yang paling prioritas atau signifikan berdampak kepada (i) ketahanan pangan; (ii) pelayanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk 5 SPAM prioritas (SPAM pulau sawah, SPAM sungai dareh, SPAM Sungai Duo, SPAM Koto Baru); (iii) perkebunan; (iv) pertambangan.

Untuk pembangunan PU, kebijakan DAK fisik PU berkurang drastis di seluruh Indonesia, karena kdeoannya pembangunan PU termasuk jalan jembatan diutamakan menggunakan APBN/skema inpres jalan daerah. Insyaallah dengan adanya hubungan yg baik dengan pusat dan kinerja baik yang ditunjukkan melalui Dharmasraya menjadi 25 daerah serapan tertibggi se-Indonesia, maka saya optimis Dharnasraya akan mendapat banyak alokasi APBN untuk oembangunan PU di masa mendatang.

2) Investasi terhadap kegiatan/program yang meningkatkan PAD

Didalam RAPBD 2026 penganggaran juga dialokasikan untuk pembaharuan data dan berbagai kebijakan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi untuk memastikan peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi. Selain itu, kami senantiasa melakukan berbagai koordinasi dengan pusat dan provinsi langkah-langkah lainnya untuk mengejar potensi DBH kurang bayar dan potensi DBH air pemukaan dengan total kurang lebih sebesar 50 Miliar. Meskipun potensi pemasukan tersebut belum bisa dimasukkan keadalam RAPBD 2026 (karena belum adanya PMK atau Keputusan gubernur terkait hal tersebut), namun jika berhasil diperopleh DBH ini dapat digunakan untuk program Pembangunan sesuai prioritas diatas diperubahan APBD 2026 nanti. Selain itu, atas aset bergerak yang tidak produktif saat ini juga sedang dilakukan Lelang yang di proyeksi memberikan PAD sekitar 700 juta yang bisa dirasionalisasikan pada APBDP 2026.

Namun demikian, terobosan terobosan besar tetap perlu dilakukan karena penambahan PAD pajak dan retribusi perlu dikaji secara sangat hati hati. Sehingga upaya terobosan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari BUMD Pangan dan Perkebunan yang direncanakan akan melakukan usaha RMU, Pabrik Pakan, Penyediaan Pembibitan sawit dari potensi Replanting dan Sarana Prasarana Perkebunan diperkirakan akan menambah PAD sebesar 5 Miliar.

Sementara itu, terdapat potensi besar lainnya yang tengah kami koprdinasikan dengan Kementerian ESDM seperti BUMD Pertambangan dengan skema KSO swasta dan koordinasi dengan agrinas dan danantara yang kita harapkan BUMD Pangan Perkebunan kita bisa memiliki pabrik kelapa sawit dan pengelolaan perkebunan termasuk kebun-kebun inti yang disita satgas PKH. Jika seluruhnya terlaksana, maka PAD kita bisa meningkat paling tidak 2x lipat jauh lebih besar dari dana TKD 110 Miliar yang dipotong pada tahun 2026 ini. Dan ditahun-tahun mendatang untuk Pembangunan kita tidak lagi bergantung terhadap dana pusat.

Tentunya hal diatas hanya bisa terlaksana, jika seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap rupiah harus digunakan untuk program-program Pembangunan yang berdampak signifikan terhadap indikator pembangunan yang ingin dicapai dan program yang meningkatkan PAD.*