Oleh: Syafri Piliang
Wartawan Muda
Dharmasraya – Di tengah dinamika pembangunan daerah yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan, Kabupaten Dharmasraya muncul sebagai salah satu cerita sukses dari Sumatera Barat. Pada 16 November 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ranah cati nan tigo telah menembus 75,56 persen, menempatkannya pada peringkat ke-14 dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.
Ini sebuah capaian yang bukan saja mengungguli banyak daerah lain, tetapi sekaligus menjadikan Dharmasraya sebagai kabupaten dengan serapan anggaran tertinggi di Sumatera Barat.
Di atas kertas, angka itu terlihat seperti sekadar statistik. Namun bagi sebuah daerah yang terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar, pencapaian ini merupakan gambaran utuh tentang ritme kerja birokrasi yang kian solid: cepat, disiplin, dan terukur.
Sejak awal tahun, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menata kembali strategi belanja daerah. Evaluasi internal dilakukan lebih dini, proses lelang dipercepat, dan pengawasan berlapis diperkuat. Hasilnya mulai tampak. Buktinya grafik realisasi anggaran bergerak stabil, mengungguli rata-rata nasional yang masih bertahan di angka 63,65 persen.
Bagi Pemkab, serapan anggaran bukan sekadar mengejar angka semata. Ia mencerminkan denyut pembangunan untuk percepatan proyek infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga program prioritas yang mulai dirasakan masyarakat dari tingkat nagari hingga pusat kecamatan.
Bagi Annisa Suci Ramadhani, serapan cepat adalah bahasa kepercayaan. Di ruang kerjanya yang dipenuhi peta pembangunan sembari menyimak satu demi satu laporan dari perangkat daerah. Baginya, serapan anggaran salah satu indikator penting, namun juga sebuah pesan bagi pemerintah pusat.
“Semakin cepat anggaran terserap, semakin terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik. Serapan yang tinggi memudahkan kepala daerah membuktikan kepada pusat bahwa kita memang membutuhkan tambahan anggaran,” ujarnya
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia gagal mendapatkan tambahan dana transfer lantaran realisasi belanja yang rendah. Di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) beberapa tahun terakhir, kecepatan dan kepastian eksekusi anggaran menjadi nilai tawar penting di mata pemerintah pusat.
Meski bangga, kecepatan saja tak cukup dengan capaian tinggi, namun ia tetap menegaskan bahwa efektivitas pembangunan tidak ditentukan hanya oleh laju serapan.Yang lebih penting adalah apakah anggaran itu tepat sasaran dan dirasakan masyarakat. Kecepatan harus berjalan seiring dengan kebermanfaatan,” tegasnya.
Kalimat itu menjadi penanda bahwa Dharmasraya tidak ingin terjebak dalam euforia angka. Pembangunan mesti menyentuh kebutuhan riil masyarakat mulai dari infrastruktur dasar, pertanian, UMKM, hingga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Di banyak sudut Dharmasraya, pergerakan pembangunan memang terasa. Proyek jalan nagari, perbaikan jaringan irigasi, penuntasan fasilitas pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi lokal mulai menunjukkan hasil. Masyarakat merasakan perubahan, sementara pemerintah daerah terus menjaga ritme kerja agar tidak kehilangan momentum.
Keberhasilan menembus 20 besar nasional dalam serapan anggaran memberikan pesan kuat, Dharmasraya bukan hanya sekadar mengikuti arus pembangunan, tetapi mulai mengambil posisi sebagai daerah yang memimpin setidaknya dalam hal disiplin penggunaan anggaran.
Bagi Dharmasraya, capaian ini adalah modal penting memasuki tahun anggaran berikutnya yang penuh tantangan, terutama dengan tekanan fiskal nasional yang masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap serapan tinggi tahun ini menjadi bukti ke pusat bahwa Dharmasraya layak mendapat dukungan lebih besar.
Sebagai bupati perempuan pertama di Provinsi Sumbar Annisa tetap memegang prinsip dasar, anggaran adalah amanah, bukan semata – mata angka yang harus dihabiskan. Ini merupakan salah satu tekad Sang srikandi yang membawa visi ” Dharmasraya Sejahterah Merarata.”
Bumi mekar terlihat sedang berlari. Cepat, tetapi tidak terburu – buru. Terukur, tetapi tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dan seperti yang terlihat dari kinerja 2025, kabupaten ini tengah mengukir standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat. ***

Discussion about this post