APBD Diperketat, Bupati Annisa Pastikan Anggaran 2026 Tetap Mengalir ke Rakyat

Oleh : Syafri Piliang
Wartawan Muda

Dharmasraya – Pagi itu, suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Dharmasraya tampak lebih hening dari biasanya. Di tengah tekanan fiskal yang menjerat, Bupati Dharmasraya berdiri menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi. Dengan suara terukur, ia menegaskan satu hal, APBD 2026 harus kembali ke rakyat, apa pun tantangannya.

Tantangan itu bukan kecil. Pemerintah Pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 20–25 persen. Pemotongan yang otomatis menyempitkan ruang pembangunan, hingga tersisa hanya sekitar 2,2 persen dari total APBD. Di titik inilah, setiap rupiah harus ditimbang lebih cermat.

“Belanja pegawai memang terlihat lebih besar, tetapi bukan karena ada pembengkakan. Ini murni akibat pendapatan daerah menurun,” ujar Bupati. Ia menegaskan, pembayaran belanja pegawai merupakan kewajiban negara yang tidak bisa ditunda. Ini menyangkut guru, tenaga kesehatan, hingga aparat layanan publik.

Belanja wajib tidak berubah, tetapi pendapatan menyusut. Komposisinya pun tampak timpang.

Untuk menjaga ruang pembangunan tetap berdenyut, pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan. Melalui Surat Edaran Bupati, perjalanan dinas dipotong hingga 25 persen. Kegiatan seremonial dan rutinitas nonproduktif dipangkas 50 persen.

“Ini mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian pihak. Tapi kita harus berani. APBD harus kembali ke masyarakat, bukan ke rutinitas birokrasi,” tegas Bupati dengan nada lantang.

Orientasi belanja pun mengikuti prinsip money follows program. Artinya, kegiatan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat tidak lagi menjadi prioritas.

Di tengah fiskal yang ketat, pemerintah tetap membuka ruang usulan pembangunan dari nagari dan kecamatan. Total permintaan mencapai Rp 2 triliun. Namun, tak semua bisa tertampung. Untuk itu, pemerintah menerapkan sistem scoring.

Tentunya setiap usulan dinilai berdasarkan dampaknya pada
pengurangan kemiskinan,
ketahanan pangan,
penciptaan lapangan kerja.
Maka, dengan cara ini, pembangunan tidak hanya merata, namun juga tepat sasaran.

Pendidikan lebih di prioritaskan di tengah keterbatasan anggaran.Meski fiskal tertekan, Dharmasraya justru meningkatkan belanja pendidikan. Kabupaten ini menjadi salah satu dari 105 lokasi nasional pembangunan Sekolah Rakyat—sebuah model pendidikan berasrama untuk anak-anak kurang mampu dengan layanan gizi yang ditanggung negara.

Selain itu, program Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM disiapkan untuk memperkuat daya saing generasi muda di bidang sains dan teknologi—selaras dengan target peningkatan skor PISA nasional.

Pemerataan akses juga menjadi perhatian. Wilayah blankspot akan dipasangi internet gratis. Pemerintah ingin memastikan bahwa kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh ruang kelas, tetapi juga oleh akses digital.

Di sektor ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang tidak hanya sebagai penopang gizi anak dan penanggulangan stunting. Lebih jauh, program ini diarahkan menjadi penggerak ekonomi lokal.

Jika seluruh bahan pangan—sayur, telur, daging, beras—diserap dari petani dan UMKM lokal, perputaran ekonomi yang tercipta diperkirakan mencapai Rp31,6 miliar per bulan, atau Rp380 miliar per tahun.

“Dengan menggerakkan pasokan lokal, uang masyarakat per tahun bisa berputar di Dharmasraya, bukan keluar daerah,” kata Bupati.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menjalankan program One Village One Product (OVOP) dengan delapan komoditas strategis: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan. Program ini memberdayakan pemuda desa untuk terlibat langsung sebagai penggerak usaha produksi.

Jika rantai pasok pangan lokal mampu bertahan, pemerintah memperkirakan hingga Rp600 miliar uang masyarakat yang selama ini mengalir ke luar daerah dapat ditahan di dalam Dharmasraya.

Meningkatkan PAD serta kurangi ketergantungan.
Tekanan fiskal akibat pemotongan TKD mendorong pemerintah mempercepat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah langkah disiapkan.

Selain itu digitalisasi pajak daerah, pembentukan BUMD sektor pertanian, pangan, dan pertambangan, hilirisasi pertanian melalui RMU dan pabrik pakan, pembukaan Samsat Nagari untuk memperluas basis wajib pajak.

Langkah-langkah itu bukan hanya untuk menutup kekurangan anggaran, tetapi juga membangun pondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri.

Di akhir paparannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa APBD 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen pembangunan yang harus memberi manfaat nyata.

“Kita mungkin bergerak lebih pelan tahun ini,” ujarnya, tetapi kita lebih memilih untuk bergerak pasti dan tidak menunggu. Karena setiap rupiah harus kembali ke rakyat.”

Di tengah tekanan fiskal dan pilihan – pilihan sulit, Dharmasraya memilih untuk tetap mengutamakan pendidikan, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan. Nah, dari tiga fondasi itu bertujuan untuk masa depan daerah yang lebih kuat, baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.***