Oleh : Syafri Piliang
Wartawan Muda
Dharmasraya – Panggung Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat tampak berbeda pada Selasa (18/11/2025) itu. Lampu-lampu panggung menyala hangat, kursi-kursi terisi penuh, dan tepuk tangan mengalun hampir tanpa jeda. Di antara hiruk-pikuk seremoni Anugerah.
Keterbukaan Informasi Publik 2025, nama Kabupaten Dharmasraya kembali dipanggil, namun kali ini bukan sebagai daerah yang “Menuju Informatif”, melainkan sebagai Kabupaten Informatif, predikat tertinggi dalam standar keterbukaan informasi di Sumatera Barat.
Bagi Dharmasraya, ini bukan sekadar capaian administratif. Ia adalah salah satu bukti bahwa budaya transparansi yang selama ini dibangun perlahan mulai menemukan bentuk nyata dan berbuah manis.
Di tengah barisan penerima penghargaan, Sekretaris Dinas Kominfo sekaligus Kepala Sekretariat PPID, Hendri MSi, berdiri membawa plakat penghargaan. Di sampingnya, hadir pula Wali Nagari Koto Besar, Eko Noris, yang tampak tak kalah bangganya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Musfi Yendra, dalam sambutannya menekankan bahwa tahun ini kualitas badan publik di Sumbar menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Ia menggarisbawahi bahwa provinsi ini merupakan satu-satunya yang memiliki Perda Keterbukaan Informasi Publik, sebuah payung hukum yang membuat penerapan KIP berjalan lebih sistematis.
“Budaya keterbukaan di Sumatera Barat semakin kuat. Tahun ini, kami tidak hanya melihat peningkatan nilai, tapi juga perubahan cara kerja,” ujarnya. Musfi juga mengumumkan rencana peluncuran buku Transformasi Tiga Arah, sebuah panduan strategis yang akan memperkuat tata kelola KIP beberapa tahun ke depan.
Bagi Dharmasraya sendiri, lonjakan dari kategori “Menuju Informatif” menjadi “Informatif” bukanlah hasil kebetulan. PPID Utama yang dipimpin Darisman, melalui Hendri, menyebut bahwa pencapaian ini adalah kerja kolektif yang merata hingga ke level nagari.
“Dari Bupati Annisa Suci Ramadhani hingga PPID Pelaksana di seluruh OPD, semua bergerak serentak. Kami tidak bisa sampai di titik ini tanpa kesadaran bersama bahwa keterbukaan informasi adalah kebutuhan masyarakat,” kata Hendri.
Prestasi Dharmasraya tahun ini diperkuat oleh satu kabar lain yang tak kalah membanggakan: Nagari Koto Besar meraih predikat Nagari Informatif sekaligus Juara III Kategori Nagari/Desa se-Sumatera Barat.
Bagi Eko Noris, pencapaian ini adalah hasil perjalanan panjang. Ia bercerita bahwa beberapa tahun lalu Koto Besar masih terseok dalam menata dokumentasi, layanan informasi, dan pemetaan data nagari.
“Kami belajar banyak dari pendampingan Kominfo dan PPID Utama. Perlahan kami mulai paham bagaimana melayani informasi dengan cepat dan benar,” ujarnya.
Hasilnya kini terlihat jelas, Koto Besar menjadi rujukan bagi nagari lain, menandai bahwa upaya mengubah kultur birokrasi menjadi lebih terbuka bukanlah hal yang mustahil.
Tahun 2025 menjadi penanda penting bagi Dharmasraya. Dengan menjadi satu dari tujuh daerah Informatif di Sumatera Barat, kabupaten ini menyematkan standar baru bagi dirinya sendiri.
Predikat itu bukan hanya penghargaan, melainkan janji bahwa informasi publik akan tetap mudah diakses, bahwa pemerintahan akan terus bekerja dengan prinsip akuntabilitas, dan bahwa masyarakat semakin dilibatkan dalam prosesnya.
Di luar gedung gubernuran, saat lampu-lampu panggung mulai meredup, rasa bangga tampak menyelimuti para perwakilan Dharmasraya. Namun mereka tahu, pekerjaan besar justru dimulai setelah penganugerahan ini selesai.
Karena menjadi “Informatif” bukanlah garis finish, melainkan titik berangkat menuju tata pemerintahan yang lebih transparan dan semakin dekat dengan masyarakat.***
Discussion about this post